Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KABINET JOKOWI-JK: ICW Minta Pengumuman Kabinet Ditunda

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo menunda pengumuman kabinetnya karena ada sejumlah nama yang integritasnya diragukan terkait dengan pemberantasan korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo menunda pengumuman kabinetnya karena ada sejumlah nama yang integritasnya diragukan terkait dengan pemberantasan korupsi.

"ICW minta Jokowi tunda pengumuman kabinet," kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

ICW menilai masih ada beberapa nama dari 43 figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yg diusulkan Presiden Jokowi yang diduga bermasalah baik karena diragukan integritas maupun komitmen antikorupsinya.

Dia memaparkan, figur calon menteri yang diragukan tersebut potensial menjadi tersangka korupsi dan diberitakan memiliki rekening atau transaksi keuangan yg mencurigakan.

"Kami mendesak Jokowi untuk menunda pengumuman kabinet hingga ada kepastian figur-figur yang terpilih adalah yang terbaik dan tidak memiliki masalah hukum atau integritas," katanya.

Apalagi, ujar dia, dalam UU Kementerian jelas diatur bahwa Presiden punya waktu 14 hari setelah pelantikan untuk mengumumkan kabinetnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pengumuman nama-nama menteri yang akan menjabat di kabinetnya tinggal menunggu waktu saja.

 "Nama tinggal diumumkan saja," ujar Jokowi seusai menjalani proses geladi bersih pelantikan dirinya sebagai Presiden RI bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Minggu (19/10/2014).

Sejumlah pihak mengingatkan, kemenangan kubu koalisi pendukung Prabowo di DPR dan MPR memunculkan konsekuensi bahwa menteri-menteri kabinet Jokowi-JK yang tidak sekadar profesional tapi harus mampu memperjuangkan program kabinet Jokowi-JK.

"Situasi sekarang berbeda dengan pengalaman kesuksesan Jokowi di Solo, selain Jokowi pemimpin yang merakyat tapi secara politis juga pimpinan parlemen di sana dikendalikan PDIP dan FX Rudi selaku ketua DPC dalam menjaga komunikasi politik untuk mengawal program," kata Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi, di Jakarta, Sabtu (18/10/2014).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Editor :
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper