Bisnis.com, JAKARTA -Kedaulatan pangan, yang menjadi salah satu visi Jokowi, dinilai tidak akan mudah diwujudkan pemerintahan mendatang.
Koordinator Pokja Beras Aliansi untuk Desa Sejahtera Said Abdullah mengatakan jalan visi Jokowi memang bakal terjal, tapi jika presiden memprioritaskan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan di dalam negeri, maka hal itu dapat menjadi langkah awal yang berarti bagi kedaulatan pangan.
Dia menilai meningkatnya impor pangan, menurunnya jumlah produsen pangan skala kecil, semakin menyempitnya luasan lahan produksi pangan, anjloknya produksi pangan, meningkatnya jumlah penduduk dan tak adanya kebijakan nasional untuk membangun kedaulatan pangan menjadi tantangan besar.
"Selain itu, tak adanya perlindungan bagi para produsen pangan skala kecil perlu diperhatikan. Demikian juga di tingkat konsumsi perlu dibenahi," ujarnya dalam diskusi di Kedai Dua Nyonya, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2014).
Koordinator Pokja Sawit Aliansi untuk Desa Sejahtera A. Surambo mengatakan salah satu cara pembenahan adalah dengan mengembangkan industri pengolahan pangan yang dikuasai oleh industri kecil berbasis masyarakat sekitar.
"Ironis sekali luasan perkebunan sawit terus bertambah, sedangkan industri olahannya tidak berkembang. Padahal kemudian Indonesia mengimpor berbagai jenis olahan berbasis sawit untuk konsumsi harian," ungkapnya.
