Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Survei Parameter Politik Indonesia, Kinerja Jokowi Baik Tapi Belum Maksimal

Parameter Politik Indonesia melakukan survei hasil kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Berdasarkan hasil riset, disimpulkan rakyat puas dengan kinerja pemerintah meski belum maksimal.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menjelaskan hasil survei evaluasi kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla di kantor Parameter, Jakartam Kamis (17/10/2019)./Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menjelaskan hasil survei evaluasi kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla di kantor Parameter, Jakartam Kamis (17/10/2019)./Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA – Parameter Politik Indonesia melakukan survei hasil kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Berdasarkan hasil riset, disimpulkan rakyat puas dengan kinerja pemerintah meski belum maksimal.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa kesimpulan didapat setelah bertanya kepada responden. “41 persen menilai baik, 23,3 persen buruk, 33,4 biasa saja, dan 2,3 persen tidak jawab,” katanya di kantor Parameter, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Adi menjelaskan bahwa ada dua kutub yang saling berhadapan dari para pendukung Jokowi dan tidak. 71,3 persen Pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pengusung Jokowi menilai evaluasi 5 tahun terakhir baik. Sementara 48 persen pemilih Gerindra menganggap kerja pemerintah buruk.

Saat ditanya apa yang membuat kinerja pemerintah belum maksimal, responden menjawab pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial yang dianggap sukses belum mampu mengobati kesulitan ekonomi rakyat.

Ini terpotret dari data ekonomi dan lapangan pekerjaan yang masih menjadi masalah paling mendesak harus diprioritaskan. 40 persen publik menyoroti ini. Sementara 26,5 persen kekurangan yang paling dirasa soal kemiskinan, pengangguran, dan mahalnya harga bahan pokok.

“Temuan yang agak menarik adalah isu pemberantasan korupsi dan ketidakadilan penegak hukum secara konsisten masuk dalam lima besar masalah bangsa. Padahal, dalam survei sebelumnya soal korupsi dan hukum cenderung tidak masuk dalam persoalan yang dianggap krusial,” jelas Adi.

Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka pada 5—12 Oktober 2019. Ada 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metodologi stratified multi stage random sampling. Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan kesalahan 3,1 persen.

Riset dilakukan sebagai upaya untuk menjaring aspirasi publik terutama soal evaluasi dan harapan publik terhadap Presiden Jokowi yang akan dilantik kembali untuk kedua kalinya. Sebab, salah satu kekutan Jokowi selama ini adalah dukungan publik yang berlimpah.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Akhirul Anwar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper