Bisnis.com, JAKARTA-- Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memaksimalkan peran Jusuf Kalla (JK) sebagai wapres untuk melobi partai politik, khususnya Partai Golkar untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Ini semacam memberi mandat ke JK untuk melobi karena sampai saat ini JK masih kader Golkar dan masih punya kekuatan di sana, walaupun tidak menduduki posisi struktural dalam kepengurusan," ujarnya, Sabtu (11/10/2014).
Ia menjelaskan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah JK mesti menjadi bagian dari pengambilalihan kepemimpinan Partai Golkar.
"Artinya, JK mesti menggalang dana bagi lawan-lawan politik Aburizal Bakrie untuk merebut kursi pimpinan dalam Munas Golkar nantinya," papar Syamsuddin seperti dikutip Antara.
Menurutnya, apabila posisi ketua umum dapat direbut dengan dukungan dari JK, kemungkinan besar dukungan Golkar nantinya lebih condong ke KIH.
Ia juga menambahkan JK memiliki pengalaman yang banyak di pemerintahan sehingga ia sudah matang dalam melakukan lobi-lobi politik.
"Pengalamannya jadi wapres juga bisa membantu Jokowi untuk melaksanakan pemerintahan lima tahun ke depan," ujarnya.
Selain itu, JK juga punya pengalaman menjadi negosiator dalam penyelesaian konflik di Aceh, Ambon, dan Poso.
Berdasarkan catatan Bisnis, pascapertemuan antara presiden terpilih Jokowi dengan tiga ketua lembaga negara MPR, DPR dan DPD berharap tidak ada lagi dikotomi antara Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat.
Petinggi negara berharap sekarang saatnya untuk membangun negara lebih kuat untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain dengan cara legislatif mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.
Namun pada saat ini, Jokowi-JK sedang mempersiapkan calon menteri untuk mengisi 33 pos kementerian dengan 4 menteri koordinator. Apakah dikotomi antara KMP dan KIH tetap berlaku dalam seleksi menteri. Jokowi memberi kode bahwa menteri tetap dari koalisi.
"Mestinya kalau sudah gabung pasti langsung masuk kabinet," katanya seusai pertemuan dengan Ketua MPR Zulkifli Han, Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua DPD Irman Gusman di Hotel Hermitage Jakarta, Jumat (10/10/2014) malam.
