Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintahan yang bekerja pada masa transisi bukan merupakan pemerintahan bersama.
Hal itu dikemukakan oleh SBY saat memimpin sidang kabinet paripurna dengan agenda menenjelaskan hal spesifik yang harus dilakukan pemerintah incumbent untuk membantu presiden terpilih Joko Widodo sebelum memimpin pemerintahan yang baru.
Sidang kabinet paripurna dilakukan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/9/2014) Siang.
“Saya ingin meluruskan anggapan bahwa sekarang ini boleh dikatakan adalah masa pemerintahan bersama, itu tidak ada,” katanya.
SBY menegaskan bahwa pemerintahan yang sedang berjalan sekarang ini adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua yang merupakan hasil Pemilu 2009.
Pemerintahan tersebut, ujarnya, masih bertugas dan berwenang hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2014. Segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan KIB 2, ujarnya, berada di bawah tanggung jawab SBY sebagai Presiden, sesuai dengan UUD pasal 4.
Kemudian, lanjutnya, barulah sejak 20 Oktober 2014 ketika presiden terpilih mengucapkan sumpahnya, masa bakti, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintahan dirinya sebagai Presiden RI beralih ke Jokowi sebagai Presiden yang baru.
“Jadi kalau cara pandang atau mindsetnya kita harus bersama-sama, perencanannya bersama-sama, pengelolaan masalahnya bersama-sama, mengatasi subsidi bersama-sama, saya katakan keliru,” tegasnya.
Menurut SBY, hal tersebut perlu dijelaskan karena hingga saat ini masih ada perbedaan pengertian antara sebagian anggota tim transisi Jokowi. Tim transisi, ujarnya, justru kerap mempertanyakan kebijakan pemerintah saat ini, bahkan menyalahkan dan menyarankan kebijakan tertentu.
SBY bahkan menyebutkan adanya undangan dari pihak tim transisi kepada jajaran pemerintahan untuk membahas satu dan lain hal. Jajaran pemerintahan tersebut tidak hanya berada di dalam kabinet melainkan pula di luar kabinet.
“Saya mendapatkan pesan melalui SMS. Saya bilang kalau itu mungkin tidak tepat. Karena kalau mengundang, membahas sesuatu yang masih jadi tanggungjawab pemerintahan sekarang ini, tanggung jawab saya, apalagi kalau akan mengkritisi kemudian [ingin] perubahan, ya kurang tepat.”
Akibatnya, SBY mengaku kerap mendapatkan pertanyaan dari para menteri atau pejabat pemerintahan yang lain menyangkut apa yang mesti dilakukan.
“Justru saudara menteri bisa memberikan penjelasan agenda-agenda utama yang tengah kita jalankan, boleh menyampaikan isu-isu penting, permasalahan yang mendasar, dan tantangan yang kita dihadapi, agar beliau lebih utuh pengetahuannya.”
