Bisnis.com, MEDAN--Pemerintah Provinsi Sumatra Utara bersiap mengantisipasi situasi pasca keputusan Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, ketentraman dan ketertiban di Sumut masih rawan konflik.
Adapun, pada hari ini, (19/8/2014), Pemprovsu bersama instansi terkait mengadakan rapat koordinasi. Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menuturkan, kendati rawan konflik, hingga mendekati saat keputusan MK, kondisi Sumut masih kondusif.
Rapat koordinasi melibatkan Kominda, FKDM, FKUB, FPK, FPB dan FKPT Sumut dengan jajaran Kesbangpol Linmas Kabupaten dan Kota se-Sumut.
"Masyarakat Sumut heterogen, sangat mudah terpecah belah jika kita tidak bijaksana menyikapi persoalan. Mari semua menjaga kondisi Sumut, baik aparatur negara maupun masyarakat," ujarnya di sela-sela rapat.
Lebih lanjut, Erry menuturkan, Pemprovsu telah membentuk FKDM, FKUB, FPK, FPB dan FKPT untuk membantu menjaga kondisi Sumut. Selain itu, dibentuk pula tim terpadu penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri.
Kepala Badan Kesbang Polinmas Sumut Eddy Sofiyan mengatakan FKDM dibentuk untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparat pemerintahan daerah untuk menjaga kondisi politik dan perlindungan masyarakat.
Kendati demikian, masih ada beberapa pemerintah kabupaten dan kota yang belum membentuk FKDM seperti Medan, Sibolga, Nias, Nias Selatan, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Dairi, Humbang Hasundutan, dan Batubara.
Selain Erry dan Eddy, rakor ini juga dihadiri Dirjen Kesbangpol Kemendagri Tanri Balilamo, Deputi I Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Mayjen TNI Agus Surya Bakti, Kapoldasu Irjen Pol Syarief Gunawan, Kasdam I/BB Brigjen TNI Cucu Somantri, dan Kejaksaan Tinggi Sumut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
