PEMBATASAN SOLAR: HNSI Jabar Minta Pertamina Transparan

Bisnis.com, BANDUNG—Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Barat meminta Pertamina  transparan atas kebijakan pembatasan solar bersubsidi.

Ketua HNSI Jabar Ono Surono mengatakan solar bersubsidi termasuk BBM subsidi  lainnya menjadi barang yang sangat pelik di saat ada kebijakan pengendalian saat ini.

“Pemerintah menyatakan APBN Jebol untuk membayar selisih harga BBM murni dan harga subsidi. Kalau mau adil, lakukan langkah mengawal harga BBM murni dengan transparansi PT. Pertamina,” katanya kepada Bisnis, Selasa (12/8/2014).

Dia menjelaskan Pertamina harus membuka dengan jelas hitungan harga BBM murni yang bersumber dari biaya lifting/crue doil import, processing, dan distributing.

Kemudian, lanjutnya, evaluasi biaya-biaya tersebut dengan pendekatan efisiensi terkait crued oil import dan biaya yang dikeluarkan PT. Pertamina yang sarat pemborosan.

“Di saat masyarakat dipaksa membeli BBM non-subsidi, mereka dengan seenaknya nikmati gaji yang tinggi, fasilitas yang lengkap, serta pola tender project yang cenderung hasilkan inefisiensi,” ujarnya.

HNSI menduga APBN Jebol tersebut akibat membayar selisih harga BBM atau membiayai operasional Pertamina.

Dia meminta BPK dan KPK turun tangan untuk melakukan pengecekan terhadap operasional yang ada di Pertamina.

“Kami ingin PT. Pertamina transparan dalam memberikan laporan keuangan terhadap masyarakat secara detail,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, akibat pembatasan solar bersubsidi saat ini menyebabkan hasil tangkapan diproyeksi akan mengalami penyusutan.

Dia menjelaskan pemerintah harus tetap mengutamakan penggunaan solar subsidi terhadap nelayan yang memiliki kapal di bawah 30 gross ton (GT), namun tidak ada jaminan jika hal tersebut dilakukan secara benar.

“Para nelayan khawatir, dengan kondisi tersebut masih akan tetap menimbulkan kekisruhan di lapangan. Selama ini, banyak pemilik kapal besar yang memakai solar subsidi," ujarnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat mengklaim pembatasan solar bersubsidi tidak mempengaruhi aktivitas nelayan dalam mencari ikan.

Kepala Diskanlut Jabar Jafar Ismail mengatakan kebijakan untuk pembatasan solar bersubsidi belum berimbas terhadap pendapatan nelayan.

Dia menjelaskan pihaknya sudah mengantisipasi dengan melakukan efisiensi bahan bakar bagi para nelayan.

"Salah satunya kami membuat rumpon di laut, sehingga saat nelayan akan menangkap ikan sudah ada tujuannya," katanya.

Dia mengaku para nelayan akan mencari ikan saat diperlukan, dengan tidak terus melaut di laut tanpa tujuan sehingga akan menghabiskan solar.

Ke depan, ujarnya, pihaknya juga terus menggenjot nelayan dengan penggunaan kapal yang dilengkapi konverter gas.

“Ini cukup efisien untuk menangkap ikan bagi nelayan. Sehingga mereka bisa tetap menangkap ikan seperti biasa,” ujarnya.