Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak Pemerintah Asutralia untuk mengklarifikasi kebenaran terkait tuduhan Wikileaks atas dugaan kasus korupsi pencetakan mata uang Indonesia.
Desakan tersebut selain disampaikan dalam keterangan pers, juga disampaikan melalui akun twitter resminya @SBYudhoyono.
Dalam kicauannya SBY juga mendesak pihak terkait untuk menyelidiki aktor dibalik kasus dugaan korupsi pencetakan mata uang tersebut, apabila pemberitaan yang disampaikan Wikileaks ternyata benar.
"Presiden minta pemerintah Australia buka & ungkap seterang mungkin penegakan hukum, jangan ditutup-tutupi," tulisnya.
"Bila ada elemen Indonesia yg terlibat pd penyimpangan pencetakan uang tsb, harus diusut aktornya, jika ada bekerjasamalah dg KPK Indonesia."
"Pemerintah Australia diharapkan tidak keluarkan kebijakan & pernyataan yang dapat timbulkan kecurigaan pd pihak-pihak diluar Australia," ucapnya.
Sebelumnya, dalam keterangan persnya SBY mengaku Indonesia memang pernah mencetak mata uang di Australia pada tahun 1999 melalui note printing Australia yang berada dalam naungan Bank Sentral Australia.
Namun, SBY membantah keterlibatannya, karena pada 1999, dia belum menjabat sebagai Presiden.
Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa keputusan dan kewenangan untuk mencetak uang termasuk di Australia oada tahun 199 merupakan kewenangan Bank Indonesia, bukan pada Pemerintah dan Presiden.
