Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI akan memasukkan sisa anggaran program penataan kampung deret di kawasan kumuh senilai Rp15 miliar ke sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA).
Pasalnya, penyerapan anggaran penataan kampung deret hanya mencapai 93,12% atau senilai Rp199 miliar dari total nilai anggaran Rp214 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penyerapan anggaran program kampung deret tidak 100% karena sebagian lahan masih dalam sengketa lahan.
Menurut Mantan Bupati Timur ini, anggaran yang masih tersisa yakni senilai Rp15 miliar lebih baik menjadi SiLPA dibandingkan tetap melakukan pembangunan kampung deret di atas lahan sengketa.
“Sisa anggaran yang tak terserap akan dimasukkan ke SiLPA. Ya enggak masalah. Jadi SiLPa, daripada salah dan bermasalah, lebih baik kami tahan kan,” ujarnya di Balai Kota, Senin (23/6/2014).
Dia menambahkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari hasil pemeriksaan laporan keuangan terhadap program penataan kampung deret merupakan kecerobohan dari pihak lurah dan camat terkait lahan yang akan dijadikan kampung deret.
“Itu kecerobohan pelaporan, mungkin dari lurah atau camat yang minta kami setujui. Setelah dianggarkan, diperiksa suratnya lebih mendalam lagi, ternyata bukan milik mereka. Kalau bukan milik mereka, ya kami enggak jadi bangun,” ucap pria yang kerap disapa Ahok.
