Bisnis.com, JAKARTA--Pemilihan Kampung Deret sebagai lokasi pidato deklarasi kemenangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma'ruf Amin bukannya tanpa alasan.
Kampung Deret merupakan kampung pertama yang dibenahi oleh Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi pun sempat melakukan peletakan batu pertama program penataan Kampung Deret pada Jumat (3/5/2013).
"Ya sambil nengok dulu Kampung Deret yang kita bangun. Tadi bisik-bisik masyarakat [berbicara], Pak dilanjutkan Pak. Ini pembangunannya dan sudah saya sanggupi, nanti saya mau izin dulu ke gubernur," kata Jokowi seusai pidato deklarasi kemenangan di Kampung Deret, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Tanah Tinggi, Jakata Pusat, Selasa (21/5/2019).
Menurut Jokowi pembangunan Kampung Deret memang belum rampung sehingga dia berjanji akan menyelesaikanya, setelah berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Seperti diketahui, Kampung Deret merupakan program bedah kampung yang diinisiasi Jokowi semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jokowi berjanji pembangunan Kampung Deret akan diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan.
Semula disebutkan ihwal empat lokasi kampung deret di wilayah Jakarta Timur yang berada di kawasan Klender, Pisangan Timur, Jatinegara, dan Cipinang Besar Selatan.
Baca Juga
Pembangunan rumah deret Tanah Tinggi diserahkan kepada masyarakat dengan biaya Rp50 juta per rumah dari sumbangan swasta. Sedangkan untuk 38 lokasi lainnya menggunakan uang APBD DKI dengan total 20.000 kepala keluarga.
Tahun 2016, proyek pembangunan Kampung Deret di DKI Jakarta ternyata belum bisa dilanjutkan.
Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menyatakan karena banyaknya kendala yang dihadapi maka rencana pembangunan kampung deret ditunda dulu untuk sementara waktu.
"Salah satu kendalanya yaitu kami ingin bangun kampung deret di atas lahan milik orang pribadi. Tapi berdasarkan aturan, tidak boleh pakai APBD untuk beli lahan bersertifikat milik orang pribadi, walaupun orangnya bersedia menjualnya," kata Basuki di Balai Kota Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2016).
Selain itu, menurut dia, permasalahan lain yang dihadapi yaitu sebagian besar warga yang ada di kawasan kumuh menempati lahan milik negara, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH), trase jalan, maupun bantaran sungai.
