Bisnis.com, CIREBON - Politik oligarkis yang terjadi di Indonesia menyebabkan banyak hal tidak berlangsung secara semestinya.
Akibat praktik oligarki, hampir semua partai politik yang ada di Indonesia tidak benar-benar mewakili aspirasi rakyat.
Demikian dikatakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dalam acara seminar bertajuk Meluruskan Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Konstelasi Politik, di IAIN Syeh Nurjati, Cirebon, Selasa (18/2/2014).
Menurut Mahfud, politik oligarki yang terjadi di pemerintahan harus dihentikan karena telah terjadi suatu siklus yang tidak baik dalam politik oligarki.
"Dari oligarki melahirkan transaksi, transaksi melahirkan oligarki," kata Mahfud dalam acara seminar bertajuk Meluruskan Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Konstelasi Politik, di IAIN Syeh Nurjati, Cirebon, Selasa (18/2/2014).
Politik oligarki, dikatakan Mahfud, merupakan sistem politik yang membuat pengambilan keputusan-keputusan penting dikuasai oleh sekelompok elit penguasa partai politik.
Karena politik oligarki itu, jabatan pimpinan parpol menjadi rebutan banyak pihak.
Banyak orang berebut untuk bisa menduduki jabatan pimpinan parpol dan tidak sedikit yang menggunakan uang untuk meraihnya.
Mahfud mengatakan saat ini hampir tak ada parpol yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.
Menurut dia, jabatan-jabatan di parpol saat ini banyak yang tersandera oleh politik uang.
Sehingga, dalam meraih jabatan, caleg tersebut harus memiliki dukungan dana dari pihak tertentu.
Jika kelak terpilih, mereka akan cenderung melakukan korupsi demi mengembalikan dana yang telah dikeluarkan.
Mahfud meminta kesadaran dari masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang tersandera politik oligarki atau pun politik transaksional.
"Ini harus dihentikan, ini tantangan kita semua untuk memperbaiki politik bangsa," katanya.
Mahfud menyoroti bahwa politik oligarki seperti itu menyebabkan aspek pembangunan hukum berjalan timpang, baik dari substansi hukum (perundangan) maupun struktur hukum (aparat penegak hukum).
Menurut dia, kondisi hukum di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.
Hal ini, menurut dia, karena pengadilan yang harusnya menjadi lembaga tempat masyarakat mencari keadilan malah dicederai oleh tindakan korup yang dilakukan para penegak hukum.
Hal ini terlihat dari tertangkapnya mantan Ketua MK Akil Mochtar akibat kasus suap dalam Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Timur dan Kabupaten Lebak, Banten, beberapa waktu lalu.
"Itu baru terjadi di Indonesia, di negara lain enggak ada, itu akibat produk oligarki politik," kata Mahfud.
Menurut dia, upaya memperbaiki hukum di Indonesia harus dengan mengubah wajah perpolitikan, yang artinya terjun ke dunia politik.
Berpolitik, menurut dia, bukan berarti harus berafiliasi dengan parpol, tetapi berupaya untuk memiliki posisi politik yang cukup strategis agar mampu memperbaiki sistem yang salah selama ini.
"Memperbaiki negara untuk membangun kemakmuran tidak bisa dilakukan dengan baik tanpa mempunyai posisi politik, maka berpolitik itu, wajib hukumnya," kata Mahfud. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
