Bisnis.com, JAKARTA - Saat ini masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan akses pendidikan dasar, padahal pemerintah mewajibkan adanya sekolah inkusi di setiap kabupaten.
“Pemberdayaan guru, orang tua, dan masyarakat sangat mendesak untuk dilakukan, agar peluang anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan dasar semakin terbuka,” kata Ignatius Dharta, Inclusive Education Specialist Plan International Indonesia, dalam Seminar Nasional Pendidikan Inklusif di Indonesia, di Jakarta, Selasa (28/1/2014).
Menurut Dharta, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70/2009 mewajibkan adanya sekolah inklusi di setiap kabupaten.
Namun, dalam praktiknya, keberadaan sekolah inklusi itu belum optimal memberikan layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).
“Contohnya di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dimana Plan Indonesia mengimplementasikan Program Pendidikan Inklusif. Jumlah anak usia sekolah yang masuk kategori ABK mencapai 1.194 orang. Namun, yang tertampung di sekolah dasar yang menerapkan pendidikan inklusi di sana hanya 439 anak,” ungkapnya.
Menurut Dharta, perlu upaya ekstra agar semua anak inklusi bisa mengakses pendidikan dasar.
Sebagai organisasi kemanusiaan yang fokus pada pemenuhan hak anak, katanya, Plan Indonesia menolak segala bentuk diskriminasi. “Kami berkepentingan memperluas akses pendidikan bagi semua anak, termasuk ABK,” ujarnya.
Sejak awal Januari 2012, Plan Indonesia mengimplementasikan Project Promoting Inclusive Education di Kab. Rembang. Program yang didanai oleh Uni Eropa dan Plan Nederland ini difokuskan pada terbukanya akses pendidikan dasar dan peluang pendidikan yang sama bagi ABK.
“Melalui program ini, Plan mendorong agar pendidikan inklusif diperluas. Kalau batasannya itu ibu kota kecamatan, tentu sangat repot bagi warga yang tinggal di wilayah yang jauh dari ibu kota kecamatan. Apalagi, di beberapa daerah, kondisi infrastrukturnya amat buruk,” ungkapnya.
Plan Indonesia mengimplementasikan 12 tahapan pelatihan, yang dilakukan bagi para guru pendamping khusus. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan dinas pendidikan kabupaten.
“Jika semakin banyak pihak yang melakukan intervensi seperti ini, bisa dipastikan akses pendidikan khusus akan semakin luas,” tambah Dharta.
