Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan memberikan kewenangan penuh pengelolaan Kebun Binatang Surabaya kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk mengatasi berbagai persoalan khususnya soal kesejahteraan hewan-hewan penghuninya.
Hal itu dikemukakan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan usai bersaman Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Walikota Surabaya Tris Risma Harini bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Selasa (21/1/2014).
"Tadi kami rapat di Kemenhut. Kami mengambil keputusan. Pertama, izin definitif untuk mengelola KBS akan kami serahkan kepada walikota dalam minggu ini," katanya.
Hal itu, ujarnya, akan tetap dilakukan walaupun masih ada gugatan kasasi yang akan dihadapi bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Jatim, dan Pemkot Surabaya, terkait pengelolaan KBS.
"Jadi izin definitive akan kita serahkan walaupun masih ada kasasi. Sehingga walikota memiliki kewenangan penuh untuk pengelolaan KBS," katanya.
Selanjutnya, tambah Zulkifli, pihaknya akan melakukan rotasi di tataran manajemen KBS agar terjadi penyegaran.
"Pengelolanya nanti adalah orang-orang fresh yang tidak ada konflik [kelompok] apapun sehingga dapat fokus kepada pengelolaan KBS, kesejahteraan satwa, dan kesehatan satwa itu sendiri," katanya.
Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan akan melakukan audit terhadap pengelolaan dan penataan KBS, termasuk hal-hal yang terkait kandang hewan, pakan, dan sebagainya.
"Audit bersama Walikota Surabaya dengan Universitas Airlangga. Nanti akan di audit soal kesehatan, kandan, dan lain-lain, berapa yang cocok dan layak," katanya.
Menurut Gubernur Jawa Timur Soekarwo, keputusan pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan pengelolaan KBS secara penuh kepada Walikota Surabaya sangat penting.
Pasalnya, ujarnya, persoalan yang melanda KBS selama ini, termasuk peristiwa kematian sejumlah hewan, terjadi menyusul perpecahan yang terjadi di tubuh manajemen.
"Walikota telah ambil langkah panjang tentang perbaikan kandang, tetapi dari sisi manajemen belum bisa masuk sepenuhnya. Sekarang sudah dizinkan oleh pak menteri, saya kira perbaikan segera berjalan," ujar Soekarwo.
"Dengan diberikan kepercayaan ke Kota Surabaya, maka kewenangan kami semakin jelas. Sehingga kami bisa menangani baik soal SDM maupun pengelolaan investasi secara penuh. Jadi saya tegaskan di sini tidak sepenuhnya semuanya perkumpulan," ujar Tri Risma Harini.
