Kabar24.com, JAKARTA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini diminta untuk mengajak kalangan pengusaha mengawasi pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI), Tony Sumampouw, mengatakan para pengusaha pencinta satwa dapat menjadi sukarelawan yang tidak perlu mendapat bayaran. Strategi tersebut telah diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk Kebun Binatang Ragunan.
“Pasti ada orang yang mau jadi sukarelawan. Mereka itu pencinta satwa, punya banyak uang, malah keluar uang, dan diangkat jadi pengawas bangga. Pak Ahok saja bisa kok,” katanya kepada Bisnis.com di Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Tony mengatakan, dengan mengajak para pengusaha, KBS tidak perlu mengeluarkan uang untuk menggaji pengawas. Alhasil, pengelola bisa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan operasional kebun binatang.
“Sekarang ini KBS saja ada enam pengawas. Taruhlah gaji mereka Rp10 juta dan berarti sudah habis Rp60 juta. Belum direksi yang tiga orang gajinya Rp30 juta sekian. Jadi sebulan saja sudah habis hampir Rp200 juta,” ujarnya.
Menurut Tony, kerugian yang saat ini dialami KBS itu murni karena pengelolaan yang belum profesional. Bentuk tidak profesionalnya pengelola juga terlihat dari masih adanya peragaan hewan-hewan cacat kepada pengunjung.
“Jadinya hal ini dimanfaatkan segelintir kalangan untuk memberitakan yang buruk-buruk kepada internasional,” ujarnya.
Walau begitu, dia meyakini Risma dapat menemukan manajemen yang baik untuk mengelola dan mengawasi KBS. Dengan membuka diri, KBS bisa kembali mengulangi kejayaannya seperti beberapa tahun silam.
“Niat Bu Risma yang mengambil alih KBS baik. Cuma selama ini dia salah dengar saja dari orang-orang yang tidak kompeten,” ujarnya.
Tony sempat menjadi Ketua Harian KBS saat kebun binatang itu diambil alih oleh Kementerian Kehutanan pada 2011. Pengambilalihan itu buntut sengketa dalam tubuh Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya yang mengelola KBS.
Namun, pada 2013 Pemerintah Kota Surabaya mulai mengambil alih KBS lewat Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS). Setahun berselang, Pemkot menjadi pengelola penuh setelah mendapat Izin Lembaga Konservasi dari Kemenhut.
PDTS KBS sendiri dilaporkan menderita kerugian sebesar Rp500 juta per bulan karena gagal meraih pemasukan tiket untuk mencukupi biaya operasional. Padahal, saat diambil alih oleh Pemkot Surabaya, PDTS KBS diharapkan mampu meraup pendapatan yang memadai.
