Bisnis.com, JAKARTA—Rakyat Thailand akan melaksanakan pemilihan umum yang ketiga dalam 6 tahun setelah PM Yingluck Shinawatra membubarkan parlemen untuk meredakan aksi protes yang sudah memasuki bulan kedua di Bangkok.
Jika pemilu berlangsung 2 Februari 2014 sebagaimana diputuskan melalui Dekrit Kerajaan, pemilih akan dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama adalah partai yang beraliansi dengan mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra, saudara laki-laki Yingluck yang aliansi politiknya selalu menang dalam lima pemilu terakhir.
Adapun pilihan kedua, yakni Partai Demokrat yang tidak berhasil memenangkan pemilu dalam dua dekade dan pemimpinnya menghadapi tuduhan pembunuhan akibat tindak kekerasan oleh militer terhadap demonstran pendukung Thaksin pada 2010. Kalangan oposisi juga punya pilihan untuk memboikot pemilu sebagaimana terjadi pada 2006.
Jika partai pimpinan Yingluck, Pheu Thai kembali memimpin dengan raihan kursi mayoritas kecil (smaller majority) maka kelompok tersebut kian mempersempit peluang bagi kembalinya Thaksin dari pengasingan untuk menghindari apa yang dia sebut sebagai tuduhan korupsi bermotif politik. Thailand juga semakin jauh dari ketidakpastian politik selama hampir 10 tahun yang mengancam perekonomian.
“Krisis Thailand tidak akan bisa diselesaikan jika tidak ada kompromi. Akibatnya bisa terjadi konflik sipil berdarah atau raja terpaksa turun tangan,” ujar Paul Chambers, direktur riset Institute of Southeast Asian Affairs di Chiang Mai University sebagaimana dikutip Bloomberg, Selasa (10/12/2013).
