Bisnis.com, JAKARTA - Peluang Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk terdepak dari kursi kekuasaan kian terbuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyetujui permintaan oposisi untuk mengkaji pelengseran Yingluck dari jabatannya.
Gugatan kelompok oposisi itu didasarkan pada tindakan Yingluck yang menempatkan pejabat militer untuk kepentingan diri dan kelompoknya.
Mereka berpendapat penonaktifan Kepala Keamanan Nasional Thawil Pliensri setelah Yingluck terpilih kembali pada 2011 hanya menguntungkan partainya.
Bulan lalu pengadilan tinggi meminta Yingluck mengembalikan Thawil ke posisi semula. Menurut pengadilan, penonaktifan Thawil sebagai kepala keamanan nasional tidak memiliki aturan hukum yang kuat. Bahkan, menurut undang-undang kesalahan semacam itu bisa membuat Yingluck kehilangan jabatan.
Namun demikian dia mempunyai waktu 15 hari untuk membela diri terhitung sejak menerima salinan petisi tersebut.
"Pengadilan menerima kasus pemindahan Thawil oleh Yingluck. Kami memiliki hak untuk mempertimbangkan kasus itu," ujar Juru Bicara MK Somrit Chaiyawong sebagaimana dikutip Reuters, Kamis (3/4/2014).
Baru-baru ini MK juga membuat keputusan kontroversial melawan Yingluck. Mereka mengabulkan gugatan oposisi saat membatalkan hasil pemilihan umum pada 2 Februari. Pasalnya, MK menganggap pemilu tersebut tidak sah dan harus diulang.
