Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran untuk bantuan siswa miskin (BSM) yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial masyarakat terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baru terserap 10%.
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengemukakan dari alokasi anggaran Rp10 triliun, anggaran BSM baru terserap 10%.
Agung mengakui persoalan kurangnya sosialisasi merupakan penyebab masih rendahnya serapan dana BSM. Apalagi, program tersebut baru digulirkan pada 26 Agustus 2013.
Oleh karena itu, pemerintah mengajak petugas Kantor Pos untuk turut membantu menyosialisasikan program BSM kepada para pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang berjumlah 15,5 juta rumah tangga sasaran.
Menurut dia, meskipun Kantor Pos memasang pengumuman sosialisasi BSM, tidak semua pemegang KPS mengetahui bahkan membacanya. Agung meminta petugas Kantor Pos agar pro aktif menanyakan kepada penerima BLSM, apakah memiliki anak usia sekolah.
“Syaratnya hanya KPS itu saja. Pemegang KPS yang punya anak usia sekolah berhak mendapatkan BSM. Dananya tidak diambil di Kantor Pos, tapi langsung ke rekening siswa," ujar Agung sebagaimana dirilis laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Rabu (4/9/2013).
Program BSM ditujukan kepada 16,6 juta anak usia sekolah, dari 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan yang telah menerima KPS. Besaran manfaat BSM antara lain Rp225.000 per semester bagi siswa tingkat SD?MI, Rp375.000 per semester bagi siswa SMP/MTs, serta Rp500.000 per semester bagi siswa SMA/SMK/MA.
Untuk memperoleh BSM, ujar Agung, pemegang KPS cukup membawa KPS ke sekolah atau madrasah tempat siswa terdaftar, untuk dicalonkan sebagai penerima manfaat Program BSM. Pengajuan paling lambat 13 September 2013.
“Kami berharap rumah tangga penerima KPS segera mendaftarkan anaknya ke sekolah atau madrasah tempat siswa terdaftar, untuk mendapatkan manfaat BSM ini," katanya.
