Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menjamin rekruitmen penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini akan berjalan tanpa adanya pungutan liar (pungli) ataupun pegawai titipan.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Azwar Abubakar mengatakan pihaknya telah menggandeng sejumlah lembaga terkait untuk mensukseskan program penerimaan CPNS berjalan tanpa adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Lembaga tersebut di antaranya , Lemsanneg (Lemabaga Sandi Negara), BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), BIN (Badan Intelijen Negara), Polisi, dan Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
"Jadi ini akan bersih karena semua pemerintahan ikut,"kata Azwar Abubakar usai menghadiri Apel Kasatwil Mabes Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Senin (2/9/2013).
Dia menerangkan Lemsanneg akan melakukan enkripsi soal-soal yang diberikan agar tidak terjadi kesalahan pemberian soal dan kebocoran jawaban.
Saat ini lembar jawaban cetak sedang dalam proses tender. Aparat kepolisian dikerahkan untuk memberikan pengamanan secara terbuka maupun tertutup.
"Kan biasanya suka gini, ada oknum dekat dengan Menpan, BKN [Badan Kepegawaian Negara], Kampus, itu bohong. Soalnya diskrip luar biasa, langsung dibawa ke BPPT, langsung keluar nilainya. Jadi tidak ada 'titipan' lagi’," katanya.
Dia menegaskan jika ada oknum PNS yang terbukti menerima 'titipan' dan menjanjikan CPNS diterima sebagai pegawai, maka bisa langsung dipecat.
Undang-undang PNS juga memberikan denda dan penjara.
“Ada dua keuntungan yakni putra putri terbaik bangsa untuk bisa jadi PNS dan birokrat, dan menghapus image adanya calo seperti-seperti tahun-tahun lalu yang menyatakan menjadi PNS itu bisa dibayar. Negeri ini harus bersih,"jelasnya.
