Bisnis.com, SUMEDANG--Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah bahwa Nazaruddin adalah pelaksana anggaran proyek kartu tanda penduduk elektronik seperti yang dikatakan pengacara Elza Syarif.
"Ketua pelaksana (proyek) itu pasti pemenang tender, tanda tangan kontrak pengadaan e-KTP itu Juli. Sedangkan Nazaruddi ditetapkan tersangka Juni di mana logikanya dia bisa jadi ketua," kata Mendagri usai pelantikan pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/8/2013)
Lebih lanjut Gamawan menjelaskan bahwa penandatanganan pelaksanaan tender e-KTP dilakukan pada saat Nazaruddin sudah di dalam jeruji besi karena kasus korupsi Hambalang.
Hal itu semakin membuat pernyataan Nazaruddin, yang mengaku sebagai pelaksana proyek e-KTP, tidak masuk akal.
"Saya juga imbau Bu Elza (pengacara Nazaruddi) untuk hati-hati dalam membuat pernyataan. Itu sudah tidak masuk akal," tegasnya.
Selasa (27/8) Nazaruddin mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membawa dokumen yang dia anggap sebagai bukti dugaan kasus penggelembungan anggaran pengadaan proyek e-KTP.
Pengacara Nazaruddin menyebutkan proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun tersebut digelembungkan hingga 45 persen.
Dalam dokumen Nazaruddin tersebut disebut sejumlah nama yang terlibat dalam proyek, antara lain Mendagri Gamawan Fauzi, Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, Pejabat Pembuat Komitmen Sugiarto dan Ketua Panitia Lelang Drajat Wisnu. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
