Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI segera mengendalikan harga kebutuhan pokok pangan menjelang lebaran.
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Eddy Kuntadi mengatakan lonjakan harga kebutuhan pokok pada bulan ramadan tahun ini lebih tinggi ketimbang ramadan tahun-tahun sebelumnya karena didorong penaikan harga BBM dan tingginya permintaan.
Pemerintah diminta menekan harga dengan berbagai cara seperti Operasi Pasar (OP) berbagai jenis kebutuhan pokok, menggelar pasar murah maupun mengatur pasokan kebutuhan pokok. Tingginya harga, ujar Eddy karena minimnya pasokan kebutuhan pokok di pasar.
"Untuk itu Kadin DKI meminta kepada pemerintah dapat menekan harga-harga pangan sesuai kemampuan daya beli masyarakat dan pasar murah sampai di tingkat kecamatan," kata Eddy disela buka puasa bersama Kadin DKI Jakarta hari ini, Jumat (26/7/2013).
Selain masalah kenaikan harga pokok, Kadin juga menyoroti stagnasi pelabuhan Tanjung Priok yang disebabkan dwilling time atau waktu tunggu pengeluaran barang mencapai 14 hari disusul kemacetan distribusi.
Pemerintah sudah melakukan upaya mempersingkat dwilling time. Diharapkan pelaku pengusaha berpartisipasi mendukung upaya pemerintah menyelesaikan masalah pelabuhan. "Di bulan suci ini hendaknya kita tidak saling menyalahkan atas masalah yang dihadapi, tapi mari bersama-sama mencari solusi," papar Eddy.
Dalam kesempatan yang sama Asisten Sekda Provinsi DKI Hasan Basri Saleh mengungkapkan telah berupaya melakukan berbagai hal menjaga kestablian harga pangan. Namun diperlukan dukungan pelaku usaha dalam implementasi di lapangan. "Bertepatan ramadan, upaya dilakukan terus oleh karena itu berharap kepada Kadin memberi sumbangan bantuan kepada Pemprov DKI," tuturnya.
Gejolak perekonomian beberapa akhir ini, lanjut Hasan, kemungkinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun DKI Jakarta tetap melakukan berbagai macam pembangunan seperti jalur transportasi Monorel dan Mass Rapid Transit (MRT). Hal itu tidak lepas dari peran serta pengusaha termasuk dunia profesi Kadin DKI mengingat DKI akan menjadi tolok ukur nasional di segala bidang termasuk transportasi.
