DISKRIMINASI MINORITAS: Deplu AS Nilai Pemerintah RI Gagal

BISNIS.COM, JAKARTA-- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebutkan Pemerintah Indonesia gagal dalam mengambil tindakan tepat terkait dengan diskriminasi, pelarangan, serta serangan yang kerap terjadi terhadap penganut agama minoritas.

Hal itu tercantum dalam Laporan Tahunan Kebebasan Beragama di Indonesia 2012 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Selasa, yang merupakan laporan tahunan Deplu AS soal kebebasan beragama di mancanegara.

"Sikap hormat pemerintah terhadap kebebasan beragama tidak mengalami perubahan signifikan selama tahun tersebut, tetapi tahun lalu pemerintah terkadang gagal melindungi hak-hak kelompok agama minoritas," tulis laporan yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai bagian dari "2012 Report on International Religious Freedom" itu.

Menurut laporan itu, yang dikutip Antara, sekalipun secara umum pemerintah menghormati kebebasan beragama bagi enam agama yang diakui secara resmi, namun tidak bagi kelompok-kelompok yang berada di luar keenam agama tersebut, atau kelompok-kelompok yang ada di dalam enam agama resmi yang mempunyai pemahaman yang dianggap oleh para pemimpin lokal atau nasional menyimpang atau melecehkan agama.

Laporan itu mencatat sejumlah laporan yang menyatakan bahwa polisi bekerja sama dengan kelompok garis keras dalam melawan anggota sekte yang mereka anggap "menyimpang" saat menegakkan peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan beragama.

Dicontohkan bagaimana aparat keamanan pemerintah gagal bertindak ketika pelaku non-pemerintah menyerang sekte-sekte minoritas.

Pemerintah Daerah, menurut laporan tersebut, terus menghalangi pembangunan rumah ibadah oleh kelompok-kelompok minoritas di dalam lingkungan mereka, dan pemerintah pusat dinilai gagal untuk menjalankan dua putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengizinkan pembangunan untuk dua gereja Kristen.

Laporan itu juga mengutip adanya laporan tentang kekerasan sosial dan diskriminasi berdasarkan afiliasi agama, keyakinan atau adat. Kekerasan tersebut, tambah laporan itu, terkadang meliputi kejadian kekerasan komunal kaum mayoritas terhadap pihak minoritas.

"Walau kekerasan tersebut kadang terjadi antarkelompok sekte, faktor penyebabnya seringkali lebih rumit, seperti manipulasi politik, kesenjangan ekonomi, konflik antar-keluarga, dan perselisihan lahan," tulis laporan itu.

Pemerintah Amerika Serikat dalam laporan itu disebutkan telah membahas kebebasan beragama dengan Pemerintah Indonesia dan para pemimpin masyarakat.

"Melalui berbagai upaya organisasi dan program budaya, pihak kedutaan dan konsulat menekankan pentingnya rasa hormat atas keberagaman dan toleransi beragama".

Pemerintah Amerika Serikat juga telah mempromosikan pesan toleransi beragama kepada jutaan orang di seluruh Indonesia melalui media massa, kegiatan public speaking, pertukaran pemuda dan program pendidikan.