BISNIS.COM, JAKARTA—Partisipasi perempuan dalam parlemen Indonesia perlu ditingkatkan, tetapi harus diimbangi dengan agenda politik yang jelas agar mereka tidak sekedar menjual isu ‘kesetaraan gender’.
Dalam peringatan 100 tahun pemberian hak pilih bagi perempuan Norwegia pada Kamis (23/5/2013), Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengatakan perempuan-perempuan di DPR harus lebih kontributif. “Karena demokrasi akan lebih bermakna jika ada dukungan terhadap persamaan peran perempuan,” lanjutnya.
Tantangan yang kerap dihadapi perempuan dalam berpolitik, menurut Hemas, adalah keharusan mengubah posisi untuk masuk di dalam ranah publik. “Sejak dahulu kala, tradisi kita mengharuskan perempuan untuk lebih banyak berada di rumah. Untuk itu kita harus berani melakukan perubahan untuk keluar dari tradisi demi mewujudkan pembangunan sosial,” ujarnya.
Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari menambahkan perempuan yang ingin terjun di dunia politik harus menyadari perannya sebagai wakil rakyat. Kuota legislatif sebesar 30%, menurut Eva, seringkali disia-siakan karena anggota legislatif perempuan biasanya lepas tangan setelah mereka menempati posisi di DPR.
Menurut Eva, menarik dukungan dengan mengandalkan posisi sebagai perempuan bukan hal yang dapat dibenarkan. “Agar tidak sekedar ‘menjual seks’, perempuan yang ingin berpolitik harus memiliki skill dan keunggulan komparatif. Kinerja mereka juga harus dapat diukur melalui kontribusi dan dampak yang mereka berikan,” jelas Eva.
Politikus wanita lain, Yenny Wahid, menjabarkan berbagai tantangan lain yang dihadapi perempuan dalam dunia politik. Direktur Wahid Institute tersebut mengatakan perempuan harus dapat menyeimbangkan peran dalam karir dan keluarga.
“Waktu adalah komoditas terpenting bagi perempuan yang berkarir karena tingkat mobilitas mereka sangat tinggi,” ujar putri mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid itu. Dia melanjutkan stigma masyarakat bahwa tidak boleh agresif juga harus diubah.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, lanjut Yenny, ada baiknya perempuan membuat aliansi dengan banyak pihak termasuk laki-laki. Selain itu, perempuan sebaiknya tidak memicu persaingan dengan sesama perempuan dalam berpolitik. “Kita juga harus menargetkan posisi tertinggi, karena dengan posisi, kita akan memiliki kekuatan untuk mengubah peraturan menjadi lebih baik,” pungkasnya.
