BISNIS.COM, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menilai wacana penghapusan ujian nasional untuk tingkat SD tidak sejalan dengan tujuan program wajib belajar 9 tahun, sehingga masih perlu dikaji terlebih dahulu.
Menurutnya, jika UN SD dihapuskan padahal belum disiapkan penggantinya, tentu akan terjadi kesimpangsiuran.
"Disamping itu, UN memang diadakan untuk memetakan kualitas pendidikan dengan menentukan nilai prestasi siswa, bukan hanya menentukan lulus atau tidak. Jadi, wacana penghapusan UN perlu direview," kata Mendikbud M. Nuh, Senin (5/6).
Hal itu, sambungnya, karena pada prinsipnya dalam ujian selalu ada yang lulus dan yang tidak lulus, walaupun demikian wajib belajar sembilan tahun tetap harus dilaksanakan.
"Kalau ada hal khusus yang membuat seorang siswa SD tidak lulus, dia masih bisa mengulang dan pendidikannya tetap harus dilanjutkan," tuturnya.
Nuh menambahkan bila masing-masing sekolah dasar menyelenggarakan ujian akhir bagi siswanya dengan cara sendiri, akan terjadi ketidakseragaman yang mengakibatkan sulitnya penentuan lulusan SD untuk masuk ke SMP-SMP yang ingin dituju.
"Lalu menentukan masuk SMP-nya bagaimana? Harus ujian saringan masuk lagi atau seperti apa ?. Itu kan jadi pekerjaan dan pembiayaan baru lagi. Dan itu cuma 'pindah' saja, tidak ada UN, tetapi ada ujian seleksi," ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan penerapan Kurikulum 2013 akan menggunakan sistem evaluasi yang berbeda, dimana akan dilakukan beberapa modifikasi.
"Dalam penerapan kurikulum baru nanti, pendekatan cara evaluasi pun akan berbeda, akan ada modifikasi-modifikasi," kata Nuh.
Sebelumnya, Mendikbud menyatakan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 untuk tingkat sekolah dasar (SD) berjalan secara serentak dan lancar di seluruh provinsi.
"Secara umum naskah soal UN SD sudah siap sampai di lokasi ujian karena pendistribusian dilakukan oleh pihak provinsi. Jadi, kami yakin di seluruh provinsi UN SD ini sudah `on schedule`," kata M. Nuh saat melakukan sidak di SD Negeri 10 Kemanggisan.
Dia menjelaskan sejak beberapa tahun lalu penyelenggaraan UN SD dan sederajat sudah dilaksanakan oleh pemda di masing-masing provinsi, sedangkan UN untuk tingkat SMA dan SMP sederajat masih diselenggarakan secara tersentral oleh pemerintah pusat.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa secara umum naskah soal UN SD sudah siap sampai di lokasi ujian karena penyelenggaraan, termasuk pendistribusian naskah soal, dilakukan oleh pihak provinsi.
"UN SD untuk wilayah Indonesia timur juga sudah sesuai jadwal. Jadi, kami yakin pelaksanaan UN untuk SD/MI di semua provinsi sudah serentak," tuturnya. (Antara)
