BISNIS.COM,JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menggelar konvensi nasional guna membahas dan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
"Kami sedang menyiapkan konvensi tentang pelaksanaan sistem pendidikan kita, dimana para peserta konvensi akan berbagi ide dan pendapat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Jadi, kita bukan hanya membahas masalah UN," kata Mendikbud M. Nuh, Senin (6/5).
Menurutnya, gagasan untuk mengadakan konvensi nasional terbut muncul setelah dia mendengar berbagai perbedaan pendapat di kalangan pemangku kepentingan dunia pendidikan terhadap sistem pendidikan nasional.
Dia menilai perbedaan pendapat yang tidak kunjung menemukan konsensus itu justru akan bersifat kontraproduktif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, imbuhnya, perlu diadakan musyawarah guna menemukan sistem pendidikan terbaik.
"Dalam konvensi itu, segala perbedaan pendapat dalam pelaksanaan pendidikan nasional akan diselaraskan sehingga setiap energi dan upaya bisa fokus pada perbaikan sistem pendidikan," ujarnya.
Nuh menambahkan semua kalangan dari dunia pendidikan akan diundang secara terbuka, baik kalangan yang bersifat pro maupun kontra terhadap sistem pendidikan yang telah berjalan selama ini.
"Pada konvensi itu nanti, silakan memberi pandangan, akademik, rasionalitas, dan pemikiran karena domain yang akan dibahas sama," katanya.
Mendikbud menyatakan konvensi pendidikan nasional itu akan diadakan pada September. Selain membahas sistem pendidikan secara umum, konvensi itu juga akan membahas pro dan kontra terhadap keberlangsungan UN.
Saat ini, kata dia, Kemendikbud sedang menyiapkan mekanisme musyawarah rasional tersebut.
Dia juga mengatakan tidak akan menjadi masalah bila konvensi itu digelar pada penghujung masa pemerintahan karena bagaimanapun dunia pendidikan akan terus berlangsung dan tidak tergantung pada periode masa pemerintahan ataupun hal-hal politik.
"Untuk itu, perbaikan pendidikan harus terus diupayakan tanpa menunggu-nunggu periodisasi politik. Dan sebaiknya jangan dikaitkan dengan politik," ucapnya.
Dia menekankan bahwa sistem pendidikan di Indonesia seharusnya bukan dirancang dan dijalankan hanya untuk batas waktu lima tahun.
"Selama ini, setiap lima tahun sistem pendidikan kita diganti-ganti terus sehingga menjadi kacau. Seharusnya, pemerintahan siapapun sistem pendidikan jangan diganggu, lebih baik ikuti dan lanjutkan yang sudah dianggap baik," tuturnya.
Hal itu, menurutnya, karena sistem pendidikan merupakan suatu hal yang substantif, berbeda dengan persoalan-persoalan teknis dalam pelaksanaan sistem tersebut.
"Saya melihat beberapa pihak seringkali belum dapat membedakan antara substansi dengan persoalan teknis dalam dunia pendidikan. Bila hal itu bersifat substantif harus dirombak, kalau hanya teknis ya dibenahi saja," kata Nuh. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
