BISNIS.COM,JAKARTA--Menteri Keuangan sekaligus Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyatakan Kemenpora sebagai kementerian teknis terkait bertanggung jawab penuh atas alokasi anggaran proyek Hambalang yang diduga ada indikasi korupsi.
Pernyataan tersebut, disampaikan oleh Agus usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi pembangunan sarana dan orasarana olahraga di Hambalang Jawa Barat, hari ini Rabu (10/4).
Menurutnya, sebagai pengguna anggaran, Kemenpora bertanggung jawab mulai dari pengajuan anggaran, perencanaan kegiatan, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggung jawabannya.
Sementara, Kementerian Keuangan hanyalah menyetujui pengajuan anggaran dan menginstruksikan pencairan anggaran yang sudah diajukan oleh kementerian teknis terkait.
"Sebagai pengguna anggaran, Kemenpora bertanggung jawab penuh atas anggaran ini, termasuk mengenai peningkatan anggarannya," ujar Agus.
Dia juga meminta KPK memeriksa lebih detail mengenai adanya ketidakpaduan tatalaksana yang terjadi di Kemenpora. Hal tersebut, menyusul adanya tandatangan Sesmen atau Sekjen Kemenpora untuk anggaran Hambalang, namun kemudian diakui tidak diketahui oleh Menteri terkait.
Padahal menurut Agus adalah hal yang wajar jika Sesmen atau Sekjen menandatangani dokumen atas nama Menteri, namun kegiatan itu umumnya sudah diketahui oleh Menterinya.
Dia sendiri mengakui selama ini banyak melihat permasalahan tatalaksana yang terjadi di Kemenpora. "Ini yang harus diperiksa KPK," tegasnya.
Terkait penetapan anggaran proyek Hambalang yang berubah menjadi multiyears, katanya, juga diajukan oleh Kemenpora dan tidak terkait dengan alokasi anggaran. Tujuannya, agar kegiatan bisa didanai lebih dari satu tahun anggaran tanpa dilakukan lelang ulang.
Agus menjelaskan peningkatan anggaran proyek Hambalang dari semula Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun, bermula dari rencana mengubah proyek itu menjadi berskala internasional, diakhir 2009 lalu.
Akhirnya, rencana penambahan anggaran itu dibahas bersama antara Kemenpora dengan Komisi X DPR . Setidaknya, pembahasan peningkatan anggaran itu, menurut Agus dibahas bersama selama sembilan kali pertemuan, dalam rentang waktu akhir 2009 hingga Januari 2010.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
