Kabar24.com, KARANGASEM--Pariwisata Bali masih terkendala oleh status yang terkait dengan kondisi Gunung Agung.
Pemerintah akan mempertimbangkan pencabutan status tanggap darurat Gunung Agung, Bali, guna menormalisasi kegiatan wisata.
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pihaknya akan membicarakan perkara tersebut dalam Ratas Jumat malam di Bali.
"Tapi tetap kita perhatikan bagaimana 70 ribu rakyat yang ada di dekat ini (Gunung Agung) berasnya bisa tetap didapat," kata Luhut di Pos Pengamatan Gunung Agung, Rendang, Karangasem, Jumat (22/12/2017).
Dengan pencabutan itu, Luhut berharap travel warning dari beberapa negara yang melarang warganya bepergian ke Bali segera dihentikan.
"Jadi kalau tanggap darurat ini kami cabut, travel warning itu juga saya kira akan dicabut," ujarnya.
Baca Juga
Terkait penyaluran beras bagi pengungsi, Luhut mengungkapkan pihaknya akan mencoba agar beras dapat dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.
Pasalnya, tanggap darurat memungkinkan pemerintah daerah memberikan bantuan beras kepada pengungsi.
"Tanggap darurat itu kalau tidak ada, maka beras itu tidak bisa diturunkan oleh Pemda," ujarnya.
Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kasbandi mengungkapkan kondisi Gunung Agung masih dalam status awas.
Menurutnya, penurunan status harus memperhatikan beberapa parameter seperti seismik, informasi, thermal dan gempaan.
Saat ini, dia mengungkapkan status awas belum dapat diturunkan karena kondisinya masih fluktuatif sejak erupsi 27 November lalu.
Sementara itu, status tanggap bencana tidak terkait dengan status awas Gunung Agung.
"Kita hanya terkait gunung ini saja, kalau tanggap bencana itu BNPB," ujarnya.
