Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Calon Kapolri yang Layak Versi Peneliti LIPI

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengunggulkan beberapa nama dari enam nama calon kapolri baru yang diajukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Siti Zuhro /Antara
Siti Zuhro /Antara

Bisnis.com, JAKARTA—Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengunggulkan beberapa nama dari enam nama calon kapolri baru yang diajukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Siti Zuhro, peneliti politik senior LIPI, mengatakan integritas Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Pol Suhardi Alius dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar lebih baik dari calon lain.

Selain Suhardi dan Anang, kompolnas mengajukan empat bintang tiga matra Polri a.l. Wakapolri Badrodin Haiti, Irwasum Dwi Priyatno, Kabaharkam Putut Eko Bayu Seno, Kabareskrim Budi Waseso.

Menurut Zuhro, Suhardi dan Anang merupakan calon kapolri baru itu paling rendah resistensi publiknya. “Presiden harus memilih kapolri yang paling rendah resistensi publiknya,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (11/2/2015).

Seperti diketahui, calon lain seperti Badrodin Haiti dan Budi Waseso mendapat resistensi dari Komnas HAM. Badrodin terindikasi kasus pelanggaran HAM di Poso pada 2007. Badrodin juga diduga masuk dalam pusaran rekening 'gendut' Polri.

“Adapun Budi Waseso dianggap melanggar HAM saat Bareskrim Mabes Polri menetapkan tersangka Komisioner KPK Bambang Widjojanto,” katanya.

Selain masalah resistensi publik, Jokowi harus memperhatikan integritas dan kredibilitas calon kapolri baru. Presiden, paparnya, bisa meminta pendapat dari KPK, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Komnas HAM untuk menyelia kredibilitas calon kapolri baru.

"Meski demikian, tidak menutup kemungkinan, calon kapolri lainnya juga mempunyai prestasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan Suhardi dan Anang."

Untuk itu, jelasnya, ada baiknya presiden tidak mengajukan satu nama kapolri baru kepada DPR. “Ini menghindari jika satu calon kapolri baru itu mendapat resistensi publik. Publik harus diperhatikan karena kapolri memiliki pasukan yang berada sangat denkat dengan publik.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper