.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Ketukan palu Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi sontak membuat arah koalisi lawan politik dari Prabowo Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berubah.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang seluruhnya menolak gugatan yang dilayangkan dari kubu pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud, menguatkan kemenangan paslon nomor urut 02 dalam kontestasi lima tahunan tersebut.
Terlebih, Prabowo-Gibran juga telah ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024).
Hampir seluruh partai politik baik yang tergabung sebagai partai pengusung dan diluar koalisi pengusung pun telah mengakui dan mengucapkan kemenangan kepada Prabowo-Gibran, terkecuali hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Di balik ucapan selamat, sejumlah partai politik yang sebelumnya menjadi lawan politik, langsung berkonsiliasi dengan Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
Satu hari setelah penetapan pemenang Pilpres 2024, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh langsung menyambangi calon presiden terpilih di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan.
Baca Juga
Dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh menyatakan bahwa partainya yang dulu menjadi pengusung utama Anies Baswedan dan Cak Imin menyatakan sikapnya terhadap pemerintahan mendatang.
Dia mengatakan secara tegas akan tetap mendukung pemerintah Prabowo-Gibran. Dengan kata lain, Partai Nasdem akan berdiri di dalam koalisi, tidak sebagai oposisi.
"Tantangan ke depan akan semakin besar dan dibutuhkan jiwa yang besar dari para elit bangsa. Maka dari itu, Partai Nasdem hari ini menegaskan akan mendukung penuh Pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran," tuturnya di Kertanegara Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).
Surya Paloh menuturkan, perputaran arah politik Partai Nasdem kepada pemerintah Prabowo-Gibran bukannya tanpa sebab. Menurutnya, pemerintahan yang baru akan memerlukan banyak dukungan untuk membawa Indonesia menghadapi tantangan ke depannya.
Dukungan Partai Nasdem, lanjutnya, semata-mata diberikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Apalagi saya katakan kepada saudara sekalian, kami berdua ini bukan baru saja kenal 1-2 tahun saja, tetapi sudah puluhan tahun. Kami berdua ingin bangsa ini maju," tuturnya.
Selain Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai langsung oleh Cak Imin ikut menyusul ke gerbong Prabowo-Gibran.
PKB menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
"Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetho [jelas mendukung Prabowo-Gibran],” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP PKB, Jalarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, PDIP masih belum menentukan sikap dan posisinya usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua dalil sengketa hasil Pilpres 2024.
Ada desakan supaya PDIP menjadi oposisi, namun demikian arah politik partai berlambang banteng itu akan ditentukan dalam rapat kerja nasional alias Rakernas ke IV Mei mendatang.
Adapun, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto telah mengumpulkan pada pengurus partai daerah se-Indonesia di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Senin (22/4/2024) malam. Selain itu, para pengurus pusat partai turut hadir.
"Kami melakukan pemetaan titik awal di dalam menyongsong agenda-agenda kepartaian ke depan termasuk mempersiapkan Rapat Kerja Nasional Ke-IV Partai pada 24, 25, 26 Mei 2024 ini," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
"Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongres, untuk kemudian di sanalah [Rakernas IV PDIP] akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah," kata Basarah pada kesempatan yang sama.
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan dalam rakernas nanti para pengurus partai dari daerah hingga pusat akan bermusyawarah untuk memberikan usulan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ihwal arah partai ke depan.
Salah satu usulan tersebut, terkait apakah PDIP akan bergabung atau oposisi pemerintahan Prabowo. Meski demikian, dia ingatkan bahwa PDIP sudah berpengalaman lama baik jadi oposisi ataupun pendukung pemerintahan.
"Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongres, untuk kemudian di sanalah [Rakernas IV PDIP] akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintah," kata Basarah pada kesempatan yang sama.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut akan membuka pintu silaturahmi dengan pemenang pilpres.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya tinggal menunggu waktu yang tepat.
Aboe memberi sinyal bahwa partainya terbuka untuk bertemu dengan Prabowo. Apalagi, dua rekan koalisinya yakni Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah menyambut Ketua Umum Partai Gerindra itu di kandang sendiri.
Anggota Komisi III DPR itu juga tidak mempermasalahkan pertemuan Prabowo dengan Nasdem dan PKB, maupun potensi mereka bergabung ke pemerintahan selanjutnya.
Menurutnya, dialog mengenai arah politik partai-partai di luar koalisi pemenang Pilpres 2024 masih akan berkembang ke depannya.
"Dialog ini kan berkembang. Berkembang situasinya. Dan sebagainya. Kita lihat. Kalau memang masuk [pemerintah], ya silakan saja masuk. Kita tidak ada masalah," ujarnya.
Siasat Prabowo Merangkul Oposisi
Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia Igor Dirgantara menilai pasangan Prabowo-Gibran tengah berusaha memaksimalkan koalisi untuk kabinet pemerintahannya mendatang.
Untuk itu, menurutnya kubu tersebut bakal aktif melakukan politik rekonsiliasi.
"Jadi analisa saya begini, seperti penerimaan mahasiswa baru. Ada gelombang pertama dan ada gelombang kedua," kata Igor.
Menurutnya manuver politik dari beberapa tokoh justru menguat dan tak mengendur, setelah KPU menetapkan pemenang. Kemungkinan gelombang kedua manuver politik akan diberikan oleh PDIP.
Namun, dia menilai partai tersebut belum bergabung karena masih melakukan gugatan Pilpres 2024 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kemungkinan gelombang kedua manuver politik akan diberikan oleh PDIP. Namun, dia menilai partai tersebut belum bergabung karena masih melakukan gugatan Pilpres 2024 melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Menurutnya, Prabowo-Gibran berupaya untuk membuat koalisi besar demi pembangunan bangsa guna mengantisipasi dampak geopolitik.
Selain itu, Igor berpendapat calon presiden dan wakil presiden terpilih itu membuat koalisi besar guna menuntaskan janji-janji politiknya selama berkampanye.
"Misalnya program makan gratis dan susu gratis itu tidak mudah, karena butuh dana yang sangat besar. Dan butuh politik akomodatif di parlemen," katanya.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK mengingatkan Prabowo Subianto terkait pentingnya keberadaan oposisi sebagai pengawal pemerintahan.
Hal ini disampaikan JK di tengah upaya sang presiden terpilih yang terus membangun komunikasi ke parpol atau lawan politiknya di Pilpres 2024.
JK mengatakan, keberadaan oposisi bisa menjadi pengingat pemerintah yang semena-mena menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, akan bahaya apabila tak ada oposisi di pemerintahan.
"Bagaimana pun juga perlu ada oposisi, supaya ada yang mengoreksi," kata JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
