.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Kerajaan Kamboja membantah tuduhan pelanggaran gencatan senjata yang dilontarkan oleh pemerintah Thailand.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Kamboja, Pemerintah Kamboja menyatakan sangat berkomitmen pada perdamaian dan secara tegas menegaskan dedikasinya terhadap pelaksanaan sepenuhnya dan tanpa syarat dari perjanjian gencatan senjata yang dicapai antara Kamboja dan Thailand pada 28 Juli 2025 di Putrajaya, Malaysia.
Lebih lanjut, Pemerintah Kamboja bertekad untuk mempertahankan gencatan senjata secara mutlak dan berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah Kamboja menegaskan tidak ada satu pun pasukan bersenjata Kamboja terlibat dalam tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata yang telah disepakati.
Oleh karena itu, Pemerintah Kamboja menyatakan pernyataan resmi Pemerintah Thailand pada Selasa (29/7/2025) dinilai bertolak belakang sepenuhnya dengan tuduhan yang dibuat-buat.
"Pemerintah Kerajaan Kamboja dengan tegas menolak tuduhan yang menyesatkan dan dibuat-buat tersebut, yang memutarbalikkan fakta di lapangan dan secara berbahaya mengancam kepercayaan serta dialog yang penting untuk perdamaian abadi," sebut surat resmi Pemerintah Kerajaan Kamboja yang dikeluarkan pada Selasa (29/7/2025).
Lebih lanjut, Pemerintah Kamboja menegaskan kembali tidak memiliki niat, sekarang maupun di masa depan, untuk melanggar gencatan senjata. Tujuan utama Pemerintah Kamboja disebutkan adalah untuk memastikan bahwa perdamaian tidak hanya tercapai, tetapi juga bertahan, demi kebaikan kedua negara dan stabilitas kawasan secara keseluruhan.
Baca Juga
Sehubungan dengan hal ini, Pemerintah Kamboja menyampaikan apresiasi kepada Malaysia, dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN, atas pengiriman cepat delegasi yang dipimpin oleh Kepala Angkatan Pertahanan Malaysia ke Thailand dan Kamboja pada Selasa (29/7/2025) untuk membahas pengembangan mekanisme rinci untuk pelaksanaan, verifikasi, dan pelaporan gencatan senjata.
"Harapan tulus Kamboja adalah bahwa tim pengamat independen yang bertugas memantau, memverifikasi, dan memfasilitasi pelaksanaan gencatan senjata secara efektif akan segera dibentuk, sesuai dengan ketentuan dalam Siaran Pers Bersama dari Pertemuan Khusus di Putrajaya pada 28 Juli 2025, untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas," lanjut surat tersebut.
