Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memastikan kesiapan perusahaan pelat merah dalam melaksanakan stimulus ekonomi bagi masyarakat Juni-Juli 2025. Misalnya, diskon untuk tarif jalan tol hingga tiket pesawat.
Hal itu diungkap Erick usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/6/2025). Menteri BUMN sejak 2019 itu mendatangi Istana di tengah kegiatan Kongres Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI.
"Bapak Presiden ingin memastikan mulai awal Juni ini yang diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas untuk berjalan, untuk kereta api, untuk jalan tol, pesawat, dan lain-lain," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Erick menyebut saat ini sedang berdiskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk menyiapkan Surat Keputusan Bersama terkait dengan stimulus ekonomi tersebut. Penugasan itu, katanya, bakal dijalankan seperti pemberian-pemberian stimulus sebelumnya.
Menurut Erick, Prabowo pada pertemuan sore ini sempat memintanya untuk mempercepat pemberian paket-paket stimulus yang meliputi diskon tarif jalan tol, tiket kereta api hingga tiket pesawat itu. Awalnya, pemerintah telah menetapkan pemberian bantuan-bantuan tersebut mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025.
"Beliau bilang besok bisa tidak? Saya bilang kita lagi mulai rapatkan itu. Kan ini bagus lah untuk meringankan masyarakat yang sedang berlibur dan terbukti beberapa support pemerintah untuk transportasi ini berjalan dengan baik dan hasil impact-nya buat ekonomi daerah terasa," ujar mantan pemilik klub Inter Milan itu.
Baca Juga
Paket stimulus ekonomi yang akan disalurkan pemerintah sepanjang Juni-Juli 2025 ini adalah:
- Subsidi transportasi umum selama libur sekolah dengan anggaran Rp0,94 triliun. Diskon mencakup tiket kereta api sebesar 30%, tiket pesawat (PPN DTP) sebesar 6%, dan tiket angkutan laut sebesar 50%. Kebijakan ini melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan;
- Diskon tarif tol sebesar 20% untuk 110 juta kendaraan, dengan anggaran Rp0,65 triliun dari sumber non-APBN;
- Bantuan Pangan dan Kartu Sembako, yaitu tambahan dana sebesar Rp200.000 per bulan dan bantuan beras 10 kg per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Juni dan Juli 2025, dengan total anggaran Rp11,93 triliun;
- Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp300.000 per bulan selama dua bulan untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer. Total anggaran mencapai Rp10,72 triliun;
- Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50% selama enam bulan untuk pekerja sektor padat karya, dengan anggaran Rp0,2 triliun dari dana non-APBN.
