Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia belum menentukan langkah untuk merespons kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Sejauh ini, China memilih untuk melawan kebijakan tarif AS dengan menerapkan tarif tinggi serupa. Namun, bagi Indonesia, retaliasi atau balasan pengenaan tarif dinilai tak strategis dan justru akan meningkatkan eskalasi perang dagang.
Guru Besar FEB UI, Telisa Aulia Falianty mengatakan tindakan balasan dengan tarif ke AS justru akan merugikan Indonesia dalam jangka panjang. Sebab, menurut dia, ada 2 pemicu Trump menerapkan tarif 32% untuk Indonesia.
Pertama, tuduhan manipulasi kurs (currency manipulation) dan kedua, penerapan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) oleh pemerintah Indonesia.
“Jika ingin menurunkan tarif masuk ke AS, maka kita harus menunjukkan upaya untuk menyederhanakan hambatan non-tarif dan membuktikan tidak ada manipulasi kurs,” kata Telisa, Minggu (6/4/2025).
Langkah balasan dengan menaikkan tarif produk AS yang masuk ke RI justru disebut kontraproduktif dan akan memicu efek domino yang memperburuk hubungan dagang bilateral.
Baca Juga
Alih-alih retaliasi, Telisa menyarankan pendekatan negosiasi yang dilengkapi dengan reformasi regulasi dalam negeri dan penguatan daya saing produk ekspor.
Di samping itu, dia menyoroti potensi pengalihan barang ekspor dari negara-negara yang juga terkena hambatan tarif ke AS. Namun, Telisa melihat Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama dari peralihan ekspor tersebut.
“Substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama,” ujarnya.
Kedua, untuk mengantisipasi dampak masuknya barang impor yang dialihkan ke Indonesia, dia pun meminta pemerintah segera bertindah dan memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik tanpa menciptakan hambatan yang bisa dianggap diskriminatif secara internasional.
Ketiga, sebagai anggota ASEAN, BRICS, dan G20, Indonesia juga dinilai perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global.
Walaupun Presiden Trump cenderung mendorong kesepakatan bilateral, langkah kolektif di tingkat kawasan disebut tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.
“Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” jelasnya.
Sektor-sektor seperti minyak sawit dan tekstil, yang masih memiliki permintaan tinggi di pasar AS, dinilai bisa menjadi jembatan untuk menjaga komunikasi dagang tetap terbuka.
“Jangan sampai kebijakan tarif balasan justru membuat ekspor kita makin tertekan. Solusinya ada di negosiasi, reformasi regulasi, dan diversifikasi pasar ekspor,” pungkasnya.
