Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Masyarakat Sipil Ramai-ramai Tolak Revisi RUU TNI, Demokrasi RI Terancam?

Pembahasan revisi RUU TNI menjadi sorotan. Masyarakat sipil mulai bergerak untuk menolak revisi RUU TNI lantaran bisa mengancam demokrasi.
Warga berada di alutsista saat pawai HUT ke-79 TNI di kawasan Sudirman, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Warga berada di alutsista saat pawai HUT ke-79 TNI di kawasan Sudirman, Jakarta, Sabtu (5/10/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha

Rapat di Hotel Mewah vs Efisiensi Anggaran

Ray Rangkuti menilai bahwa rapat pembahasan revisi UU TNI yang digelar di hotel mewah bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah, terutama oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Jelas, tidak sesuai dengan program efisiensi Pak Prabowo. Rapat di hotel mewah seperti ini jauh dari prinsip pengelolaan efisiensi anggaran negara. Tak ada urgensi membuat rapat di luar gedung DPR," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (16/3/2025). 

Menurutnya, jika pola seperti ini terus berlangsung, masyarakat dapat beranggapan bahwa efisiensi hanya diterapkan untuk mengencangkan perut rakyat, sementara fasilitas pejabat tetap utama dan tidak dikurangi.

Padahal, Ray menilai bahwa pembahasan revisi ini sebenarnya tidak terlalu mendesak karena mayoritas fraksi, termasuk PDIP, sudah menyatakan setuju terhadap draf pemerintah yang memperluas peran militer aktif di jabatan sipil.

"Kalau tidak ada selisih pendapat, untuk apa berlama-lama membahasnya, seolah menggambarkan sebuah rapat yang saling ngotot? Padahal, pada poin krusial, semua fraksi sudah memberi sinyal setuju bahkan sebelum rapat panja dimulai," tegasnya. 

Menurutnya, ada kemungkinan bahwa rapat ini lebih dimaksudkan untuk mencairkan dana sidang bagi anggota DPR, yang memang berhak atas dana tersebut saat mengikuti sidang atau rapat. 

"Tapi, ini juga seperti pemborosan lain. Kalau isi dan substansi revisi sudah disepakati, tentu sidangnya cukup dalam bentuk ketuk palu. Tak perlu berhari-hari. Dengan begitu, dana negara bisa tetap disimpan untuk keperluan efisiensi," tambahnya.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper