Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal itu disampaikan Prabowo saat peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada Senin (24/2/2025).
Bersama pemerintah yang dirinya pimpin dan didukung oleh koalisi partai politik yang solid, Prabowo akan melawan korupsi dengan segala upaya yang bisa dilakukan tanpa pandang bulu.
“Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu,” tuturnya dalam forum peluncuran BPI Danantara yang juga dihadiri oleh Presiden ke-6 SBY dan Presiden ke-7 Jokowi, di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025).
Ketua Umum Gerindra ini menekankan prinsip itu juga akan menjadi pondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia yang baru saja diluncurkan hari ini.
Menurut Prabowo, visi untuk mengelola sumber daya nasional secara bijaksana bukanlah suatu hal yang baru. Dia bercerita para pendahulu juga sudah lama investasi dalam sektor-sektor yang strategis.
“Visi untuk mengelola sumber daya nasional secara bjaksana bukanlah sesuatu yang baru. Tidak lama setelah kemerdakaan, para pendiri bangsa mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai sektor perkebnunan, industri, pertambangan. Pendahulu-pendahulu kita telah lama investasi dalam sektor-sektor strategis,” jelasnya.
Baca Juga
Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto akhirnya meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025).
Peresmian tersebut ditandai saat Presiden Prabowo menandatangani Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara.
“Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden No 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia,” ujar Prabowo sambil meneken dasar hukum Danantara di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025).
