Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap alasan melibatkan mantan Presiden Indonesia sebagai pengawas Badan Pengelola Investasi alias BPI Danantara.
Hasan mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan lembaga Danantara dibangun dengan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.
Dia menjelaskan bahwa struktur Andantara, termasuk posisi pengawas, akan diumumkan dalam waktu dekat. Meskipun detail pelantikan belum dapat dipastikan, dia menegaskan bahwa pengumuman resmi akan segera dilakukan.
“Lembaga ini dibentuk dengan akuntabilitas transparansi yang luar biasa dan agar bisa juga comply dengan Santiago principle, maka dibutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi dan tokoh-tokoh bangsa sebagai bagian dari penasihat lembaga ini,” ujar Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).
SBY dna Jokowi di Dananantara
Sebelumnya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo diketahui bakal duduk di dewan penasehat Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang diluncurkan hari ini, Senin (24 Februari 2025).
Namun, nama Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dikabarkan tidak masuk dalam kursi dewan penasehat BPI Danantara. Menurut informasi yang diterima Bisnis, Istana telah menawarkan ke Megawati, tetapi belum ada respons dari presiden ke-5 tersebut.
Baca Juga
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta para presiden sebelumnya sebagai pengawas BPI Danantara. Kepala Negara bahkan meminta para pemimpin agama juga ikut mengawasi Danantara yang mengelola duit negara.
Hal itu disampaikan pada sambutan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor (15/2), Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengatakan bahwa BPI Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.
"Pada 24 Februari yang akan datang kita akan luncurkan Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini," katanya.
Prabowo melanjutkan dirinya juga berpikir jika dibutuhkan pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan KWI dan lainnya ikut membantu mengawasi Danantara.
