Bisnis.com, JAKARTA — Polandia berkomitmen untuk terus membantu Ukraina di tengah perjuangannya melawan Rusia.
Sejumlah program bantuan akan diadvokasi kepada negara-negara Uni Eropa lainnya, mulai dari militer, pendanaan, hingga partisipasi dalam proses rekonstruksi pascaperang.
Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Polandia di Indonesia, Maciej Tumulec, menuturkan, Polandia memiliki tanggung jawab khusus untuk terus membantu perjuangan Ukraina.
Hal tersebut mengingat bantuan militer utama ke Ukraina dipasok melalui wilayah Polandia. Selain itu, Polandia juga telah menjadi tempat berlindung jutaan keluarga Ukraina.
"Saat ini, kami juga tengah memegang kepemimpinan Uni Eropa. Melalui kepemimpinan ini, Kami berupaya untuk terus mendukung perjuangan Ukraina dan memperkuat keamanan di Eropa terhadap agresi dari Rusia," jelas Tumulec dalam Konferensi Pers "Stand with Ukraine" Billboard Unveiling di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Dia memaparkan, sebagai negara yang tengah memegang kepemimpinan atau presidensi Uni Eropa, Polandia bertekad untuk melanjutkan dukungan komprehensif untuk Ukraina.
Baca Juga
Oleh karena itu, Tumulec menuturkan, pihaknya kami akan terus mengadvokasi bantuan militer Uni Eropa untuk Ukraina dan pendanaan multi-tahunan yang berkelanjutan, serta partisipasi dalam rekonstruksi Ukraina.
"Skala dan cakupan dukungan untuk Ukraina dalam waktu dekat akan memungkinkan pertahanan yang efektif. Sementara itu, dalam jangka panjang, memungkinkan negosiasi untuk perdamaian dari posisi yang mencegah Rusia mendikte persyaratan dalam kesepakatan tersebut," jelas Tumulec.
Tumulec juga menyinggung peran Indonesia dalam mengecam tindakan Rusia saat mulai menyerang Ukraina pada 2022 lalu. Kala itu, Indonesia mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengutuk invasi yang dilakukan Rusia dengan segera setelah serangan dilancarkan
"Kami sangat menghargai dukungan yang jelas dari pemerintah Indonesia dalam hal ini," ujarnya.
Tumulec menambahkan, kondisi kesepakatan perdamaian yang adil akan bergantung pada Ukraina. Menurutnya, tidak ada perdamaian yang adil bila kesepakatan tersebut tidak melibatkan masyarakat Ukraina.
"Kita tidak boleh membiarkan terjadinya Konferensi Yalta atau Konferensi Munich yang kedua. Tidak ada kesepakatan soal Ukraina tanpa (keterlibatan) Ukraina," ujarnya.
