.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan efisiensi anggaran Kementerian Luar Negeri RI Tahun Anggaran (TA) 2025 20,53% dari pagu yang diajukan atau sebesar Rp2 triliun.
Adapun pengesahan tersebut dilakukan oleh Ketua Komisi I Dave Laksono dalam rapat kerja (raker) terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 Kemenlu.
“Komisi I DPR RI menyetujui rencana efisiensi anggaran Kementerian Luar Negeri RI TA 2025 sebesar Rp2 triliun atau sebesar 20,53% dari total pagu alokasi sebesar Rp9,8 triliun sehingga pagu alokasi setelah efisiensi sebesar Rp7,8 triliun,” tutur Dave dalam kesempatan tersebut.
“Komisi I DPR RI menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dihitung secara cermat, utamanya terhadap tugas dan fungsi perwakilan RI di luar negeri sebagai upaya penguatan diplomasi bilateral dan multilateral,” pungkas Dave, yang kemudian mengesahkan keputusan tersebut.
Adapun, keputusan tersebut akhirnya disahkan setelah pihak Kementerian Luar Negeri beberapa kali menerima catatan pemberitahuan dari Kementerian Keuangan.
Terlebih, sebelum pengesahan, Sekretaris Jenderal Kemlu Cecep Herawan memang mengakui efisiensi memberikan dampak, yakni terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi esensial Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan RI di luar negeri dalam melakukan perjalanan dinas luar negeri, yaitu untuk partisipasi pada berbagai perundingan dan pertemuan pada tingkat bilateral, regional, maupun multilateral.
Baca Juga
“Sebagaimana dimaklumi juga Ibu Bapak yang kami hormati, perjalanan dinas di wilayah akreditasi dan wilayah kerja perwakilan kita di luar negeri masuk pada komponen perjalanan dinas luar negeri,” terang Cecep.
Adapun, hal lain yang mungkin berdampak adalah adanya upaya restorasi, renovasi beberapa gedung perwakilan di luar negeri, pemeliharaan aset berupa gedung kendaraan dinas pada perwakilan RI, kontribusi pada organisasi internasional, serta pemberian fasilitas kunjungan bagi delegasi yang mengadakan pertemuan atau sidang di wilayah kerja perwakilan RI.
Rincian pagu alokasi Kemenlu setelah efisiensi menurut program terinci sebagai berikut:
- Pendukungan manajemen sebesar Rp6,5 triliun
- penegakan kedaulatan serta hukum dan perjanjian internasional sebesar Rp10,8 miliar
- perlindungan WNI di luar negeri serta pelayanan publik sebesar Rp223,7 miliar.
- peran dan kepemimpinan Indonesia di bidang kerjasama multilateral sebesar Rp493,5 miliar.
- diplomasi dan kerjasama internasional sebesar Rp583,3 miliar.
Ada Harapan Efisiensi Tak Berjalan Selamanya
Adapun di tengah rapat, Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin sempat menyampaikan bahwa ia berharap fondasi yang sudah ditinggalkan oleh Mantan Menlu Retno Marsudi tetap bisa berjalan dan diteruskan dengan baik.
“Karena sayang sekali wajah Indonesia yang kemarin di dunia global itu begitu bagus, harum ya. Saya berharap di era ini lebih bagus lagi begitu,” ujarnya.
Dia berharap agar efisiensi ini tidak berjalan selamanya, setelah ekonomi sang Tanah Air terkendali, agar kebutuhan yang diperlukan oleh Kementerian Luar Negeri dapat terpenuhi dengan semula.
