Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah rumor yang beredar tentang ancaman munculnya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal tenaga honorer di kementerian/lembaga (K/L) akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Menurutnya, bisa saja yang terjadi ada karyawan kontrak kerjanya habis lalu tidak diperpanjang. Sehingga tak bisa langsung disimpulkan berdampak akibat kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).
Selain itu, Kepala Presidential Communication Office (PCO) itu juga meluruskan terkait banyaknya berita yang mem-framing efisiensi di kantor-kantor pemerintah telah mengganggu layanan kepada publik.
“Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” imbuhnya.
Hasan menilai bahwa efisiensi adalah pilihan, apakah negara akan terus belanja jor-joran atau menyimpan sebagian anggaran untuk hal yang lebih bermanfaat.
Baca Juga
"Daripada negara harus berutang, lebih baik dilakukan efisiensi anggaran," ucapnya.
Dia meyakini bahwa kegiatan-kegiatan yang selama ini tidak terukur manfaatnya bagi masyarakat, dikurangi atau dihilangkan. Anggarannya kemudian dialihkan untuk kegiatan yang produktif.
Perhatian Presiden Prabowo terhadap persoalan anggaran ini tak terlepas dari upaya untuk mewujudkan visi Asta Cita, yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya adalah misi keenam Asta Cita, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Berangkat dari hal-hal kecil, kata Hasan, Presiden Prabowo berjuang untuk membuat negara menjadi lebih baik, masyarakat lebih produktif, dengan belanja negara yang bisa lebih punya manfaat bagi masyarakat.
“Seperti yang sering dingatkan oleh Presiden, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tandas Hasan.
