Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Polisi Korsel Tolak Kirim Personel Tambahan untuk Amankan Yoon Suk Yeol

Polisi Korea Selatan menolak mengerahkan tambahan personel keamanan ke kediaman resmi mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memberikan keterangan resmi usai dimakzulkan oleh Majelis Nasional atau Parlemen Korsel pada Sabtu (14/12/2024). Dok The Korea Herald
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memberikan keterangan resmi usai dimakzulkan oleh Majelis Nasional atau Parlemen Korsel pada Sabtu (14/12/2024). Dok The Korea Herald

Bisnis.com, JAKARTA - Polisi Korea Selatan menolak permintaan Pejabat Presiden Choi Sang-mok untuk mengerahkan tambahan personel keamanan ke kediaman resmi mantan Presiden Yoon Suk Yeol pada hari Jumat (4/12/2024).

Mengutip KBS WorldSabtu (4/12/2024) menurut beberapa sumber dari kubu pemerintahan, Penjabat Kepala Polisi, Lee Ho-young menolak permintaan Choi untuk bekerja sama dengan perintah dari Kepala Dinas Keamanan Presiden (PSS), Park Chong-jun. Adapun, Choi mengeluarkan perintah tersebut atas permintaan dari kantor kepresidenan.

Seorang pejabat di lembaga kepolisian mengatakan bahwa penjabat kepala polisi bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip yang berlaku.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa Pejabat Menteri Kim Seon-ho meminta PSS memastikan bahwa unit Komando Pertahanan Ibu Kota, yang bertanggung jawab atas keamanan kediaman resmi, tidak dikerahkan untuk membantu menghalangi pelaksanaan surat perintah tersebut.

Unit polisi dan militer yang bertugas menjaga keamanan di sekitar kediaman resmi mengizinkan penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) melewati perimeter luar dan tidak terlibat dalam ketegangan antara CIO dan PSS.

Diberitakan sebelumnya, badan anti korupsi Korea Selatan menangguhkan upaya untuk menahan Presiden Yoon Suk-yeol setelah dihalangi oleh staf keamanan Presiden. 

Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengatakan bahwa mereka akhirnya mundur dari kediaman Presiden karena adanya masalah keamanan. Dijelaskan, bahwa stafnya kalah dalam jumlah dibandingkan personel Dinas Keamanan Presiden. 

Pihak berwenang telah memanggil Park Jong-jun, kepala Badan Keamanan Presiden, dan beberapa orang lainnya, untuk diinterogasi pada Sabtu (4/12/2024) atas dugaan mereka "secara tidak sah menghalangi pelaksanaan surat perintah."


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper