Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menggantung penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Di sisi lain, kesiapan IKN juga masih menanti kejelasan isu kabinet gemuk Prabowo Subianto.
Jokowi membuka opsi, Keppres tersebut bisa diteken di ujung periodenya atau ditandatangani Presiden terpilih Prabowo pada 2025. Pertimbangannya adalah melihat situasi kesiapan pembangunan infrastuktur utama di IKN.
Adapun, untuk menyambut pejabat negara dari Jakarta saat ibu kota pindah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) jauh hari membangun rumah menteri dan kantor kementerian di IKN, jumlahnya masing-masing adalah 36 rumah tapak menteri dan 4 gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) yang masing-masing punya 4 tower.
Jumlah itu mengacu pada komposisi Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, dengan total 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang, sesuai Surat Keputusan Presiden No. 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Maju Periode Tahun 2019-2024.
Masalahnya, postur kabinet di era Prabowo-Gibran kemungkinan akan menggemuk. Senin (9/9/2024) lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah sama-sama sepakat batas jumlah kementerian dihapus. Melalui Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara, kini jumlah kementerian menjadi tak terbatas atau mengacu pada kebutuhan Prabowo.
Dengan begitu, maka 36 rumah tapak menteri dan 4 Kantor Kemenko di IKN jelas tak cukup bila Prabowo memutuskan menambah jumlah kementerian.
Baca Juga
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku belum ada komunikasi dengan Prabowo soal kapasitas rumah menteri dan kantor kementerian di IKN bila jumlahnya tak sesuai rencana awal. Pihaknya tak menutup kemungkinan bila harus dibangun lagi tower Kemenko baru.
"Mungkin ya, tetapi kita selesaikan dulu yang 4 Menko ini. Nanti diatur di situ. Termasuk rumah jabatan menteri baru 34, kalau itu lebih dari 34 ya harus dicari," kata Basuki saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).
Pemerintah juga sebelumnya menargetkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN pada September 2024. Hal itu sekadar jadi rencana gagal. Meskipun urusan pemindahan ASN ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Basuki hanya komentar satu hal.
"Kami di PUPR, itu soal kesiapan kantor [kementerian] dan hunian yang menentukan pemindahan," kata Basuki.
Adapun, untuk progres pembangunan Kantor Kemenko di IKN setidaknya hingga Agutus 2024 untuk Kemenko 1, Kemenko 3, dan Kemenko 4 sudah di atas 80%. Basuki mengargetkan setidaknya pembangunannya akan selesai di akhir September ini atau awal Oktober nanti.
