Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan bahwa tiket penerbangan jet pribadi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, senilai Rp90 juta ke Amerika Serikat (AS) hanya taksiran pribadi.
Taksiran biaya atau nilai gratifikasi yang ada di formulir itu merujuk pada nilai atau biaya dari obyek yang diterima pelapor diduga sebagai gratifikasi. Pihak PSI menyebut, Kaesang tidak bisa menaksir harga atau biaya yang dikeluarkannya untuk terbang dengan jet pribadi ke AS saat itu.
"Petugas KPK menjelaskan bahwa hal ini hanya self-assessment, nilai yang ditaksir oleh pelapor. Hasil diskusi dengan petugas KPK, disepakati kami, Kuasa Hukum dan Jubir Mas Kaesang menuliskan Rp90 juta per orang sebagai angka self-assessment, taksiran sementara merujuk kepada harga tiket kelas bisnis Jakarta-AS," ujar Juru Bicara Kaesang, Francine Widjojo melalui siaran pers, Kamis (19/9/2024).
Francine menyebut angka Rp90 juta itu hanya untuk kebutuhan pengisian formulir. Selanjutnya, pihak KPK akan menghitung ulang dengan standar yang lebih tepat.
"Tentu saja bila perjalanan Mas Kaesang ke AS tersebut diputuskan oleh KPK sebagai gratifikasi," timpal Francine.
PSI, yang saat ini dipimpin oleh Kaesang sebagai ketua umum, menyatakan bakal mengikuti arahan KPK soal status fasilitas yang diterima oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu. Partai berlambang mawar itu meyakini fasilitas jet pribadi yang diterima Kaesang bukan gratifikasi karena dia bukan penyelenggara negara.
Baca Juga
Kedatangan Kaesang beberapa hari lalu pun disebut baru sekadar untuk melapor dan berkonsultasi ke KPK. Tujuannya untuk mengetahui apabila fasilitas jet pribadi itu adalah bentuk gratifikasi.
Kaesang pun mengklaim bahwa jet yang ditumpanginya itu merupakan tebengan yang diberikan temannya. Sementara itu, pihak KPK menyebut teman Kaesang dimaksud berinisial Y. Namun, belum bisa dipastikan apabila sosok Y itu ikut dalam penerbangan dimaksud.
Proses Telaah
Adapun saat ini KPK tengah mendalami perkara dugaan gratifikasi Kaesang melalui dua direktorat, yakni Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).
KPK menyebut, kendati Kaesang sudah melapor ke Direktorat Gratifikasi, pengaduan masyarakat terhadap Kaesang tetap akan ditindaklanjuti oleh Direktorat PLPM.
"Bukan berarti kalau sudah melapor itu sudah selesai, karena ini ada dua hal yang berbeda. Pelaporan Saudara Kaesang di Gratifikasi itu masuk di ranah pencegahan, sementara ada pelaporan yang masuk di Direktorat PLPM di bawah Kedeputian INDA [Informasi dan Data]," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Rabu (18/9/2024).
Tessa menyebut ada kemungkinan masing-masing direktorat menghimpun informasi dan data yang baru. Oleh karena itu, kedua direktorat akan saling tukar-menukar informasi dan data yang dimiliki mengenai perkara dugaan gratifikasi Kaesang.
"Jadi bisa saja hasil yang ada di PLPM berbeda dengan apa yang dilaporkan di Direktorat Gratifikasi. Namun kalau sama pelaporannya dan tidak ada tambahan informasi atau data,, tentunya pada saat dilaporkan ditetapkan atau diumumkan di Direktorat Gratifikasi maka hasilnya akan sama di Direktorat PLPM juga," jelasnya.
