Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menginstruksikan pemerintah daerah (pemda) agar lebih gencar dalam mendorong koneksi atau mobilitas kendaraan di masing-masing wilayah.
Orang nomor dua di Indonesia itu menilai bahwa pengembangan transportasi di negara seluas Indonesia tentu tidak terlepas dari peran strategis pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan olehnya saat memberikan sambutan di agenda Hub Space 2024 diselenggarakan pada 6—7 September 2024, di Jiexpo Kemayoran, Convention Center & Theatre Area, Jakarta, Jumat (6/9/2024).
“Pemerintah daerah bertanggung jawab mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengendalian kemacetan,” ujarnya dalam forum tersebut.
Pertama, kata Ma’ruf, mempercepat pembangunan transportasi publik yang efisien, merata, dan berkelanjutan perlu dilakukan oleh setiap pemerintah daerah.
Menurutnya, transportasi publik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tarif yang sesuai. Termasuk, penggunaan aplikasi digital dalam sistem transportasi cerdas harus makin diperluas, dan perencanaan transportasi masa depan harus memperhitungkan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan.
Baca Juga
Kedua, dia menilai bahwa pemda perlu meningkatkan investasi pembiayaan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif non-APBN dan partisipasi swasta. Salah satunya, melalui pengembangkan skema pembiayaan kerja sama antara BUMN dan swasta untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi.
“Perkuat kerangka regulasi untuk memberikan kepastian hukum, dan pemberian insentif yang tepat untuk menarik partisipasi dunia usaha dalam pembiayaan dan pengelolaan proyek-proyek infrastruktur,” ucapnya.
Ketiga, Ma’ruf meyakini bahwa perlu agar semua pihak dapat mengoptimalkan sinergi multipihak demi mempercepat perluasan konektivitas di Indonesia. Hal ini demi menghubungkan seluruh wilayah di Indonesia. Sebab, dia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah saja belum cukup.
“Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat, badan usaha, lembaga pendidikan, dan media massa dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan sektor transportasi yang cocok dengan kondisi wilayah masing-masing,” pungkas Ma’ruf.
