Prabowo Mau Pisahkan Kementerian Perumahan dari PUPR, Bappenas: Bisa Jadi!

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) tidak menampik peluang pemecahan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider C.H. Siahaan menjelaskan, bisa saja Prabowo memecahkan Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan karena sesuai rencana strategi nasional ke depan yaitu untuk membangun banyak kota besar.

"Mungkin saja bisa terjadi [pemecahan Kementerian PUPR] karena salah satu startegi kita untuk mencapai Indonesia Emas, kita membangun big cities [kota-kota besar] istilahnya. Ini mungkin range-nya sekitar 10 [kota besar] lebih gitu," ujar Scenaider di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Dia menjelaskan, perekonomian negara-negara maju menunjukkan adanya tren kontribusi sektor jasa yang terus meningkat. Sektor jasa tersebut, sambungnya, berpusat di kota-kota besar.

"Kalau bisa kita bangun 10 seperi Singapura lah. Jadi ikut ngasih kontribusi, jadi source of growth-nya [sumber pertumbuhannya] gitu untuk mencapai cita-cita kita ke depannya," jelasnya.

Kendati demikian, Scenaider menegaskan belum ada pembicaraan formal terkait pemisahan Kementerian PUPR tersebut. Menurutnya, seluruh alokasi anggaran untuk pembangunan tetap diperuntukkan untuk Kementerian PUPR seperti dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang disusun Bappenas.

Dia menyatakan, perombakan kementerian menjadi hak penuh seorang presiden. Oleh sebab itu, Bappenas hanya akan ikut keputusan Prabowo nantinya.

"Soal kabinet itu kan bagaimana strategi Pak Presiden terpilih. Itu hanya cara eksekusi bagaimana lebih baik," kata Scenaider.

Sebelumnya, wacana pemisahan Kementerian PUPR diungkap oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Hashim Djojohadikusumo. Hashim, yang merupakan adik Prabowo, mengungkap rencana membentuk Kementerian Perumahan sebagai pemisahan dari Kementerian PU.