Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dasco Janjikan Revisi PKPU Selesai Sebelum Pendaftaran Pilkada 27 Agustus

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa revisi PKPU soal persyaratan Pilkada akan dituntaskan sebelum pembukaan pendaftaran, Selasa (27/8/2024).
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024). JIBI/Akbar Evandio
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024). JIBI/Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal persyaratan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dituntaskan sebelum pembukaan pendaftaran, Selasa (27/8/2024). 

DPR pun sudah menjadwalkan rapat konsultasi dengan KPU dan perwakilan pemerintah untuk membahas rancangan revisi PKPU yang sudah dibuat penyelenggara pemilu. Rancangan PKPU itu disebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan dibahas, Senin (26/8/2024). 

"Ya kalau kita melihat tahapan rapat konsultasi harusnya tidak terlalu lama. Bisa hari itu juga karena seharusnya, ya kan kalau pendaftaran itu seharusnya sudah di PKPU-nya sudah jalan, sudah selesai," terang Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dasco menyebut putusan MK berisi hasil uji materi UU Pilkada itu akan dituangkan dalam PKPU. Dia memastikan DPR dan KPU tidak akan mengubah lagi isi PKPU tersebut. 

"Karena kita sudah sepakat, bahwa putusan MK itu harus dijalankan, sehingga rapat konsultasi di Senin itu tidak akan mengubah apapun," ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu. 

Dasco juga mengatakan bahwa pihak pemerintah sudah sepakat untuk menjalankan putusan MK. Pihak eksekutif seperti Menteri Dalam Negeri juga disebut akan ikut dalam rapat Senin pekan depan. 

"Sehingga bahwa ada kekhwatiran dan lain-lain, saya tegaskan sekali lagi pemerintah maupun DPR akan sama-sama menaati putusan dari KPU dan akan dituangkan dalam PKPU setelah Komisi Pemilihan Umum pada Senin nanti melaksnakan rapat konsultasi dengan DPR melalui Komisi II DPR," tuturnya.

Sebelumnya, DPR gagal mengesahkan revisi UU Pilkada pada sidang paripurna karena tidak memenuhi kuorum, Kamis (22/8/2024). Sementara itu, jadwal sidang paripurna terdekat sudah jatuh pada 27 Agustus atau pada hari yang sama pendaftaran calon kepala daerah. 

Alhasil, putusan MK yang sebelumnya sudah final dan mengikat akhirnya disepakati menjadi rujukan untuk syarat calon kepala daerah. 

Dua putusan MK itu yakni No.60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah, dan No.70/PUU-XXII/2024 tentang usia calon kepala daerah.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Muhammad Ridwan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper