Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak seluruh elemen penyelenggara pemilu untuk bekerja sama demi kesuksesan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Orang nomor satu di Indonesia itu meyakini bahwa melalui persiapan yang matang dan kerja keras, pilkada serentak pertama yang akan diikuti oleh lebih dari 203 juta pemilih ini dapat berlangsung dengan sukses dan membawa legitimasi yang kuat dari masyarakat.
Hal ini dia sampaikan saat menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Selasa (20/8/2024)
"KPU adalah pengawal utama kualitas demokrasi elektoral, jadi tolong laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh dedikasi, dengan seluruh kehormatan dan integritas," tuturnya dalam forum tersebut.
Dalam sambutannya, Presiden Ke-7 RI ini mengapresiasi kerja keras Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berhasil menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan sukses.
Apalagi, Jokowi mengakui tantangan besar yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu serentak terbesar dalam sejarah Indonesia. Meski baru saja menyelesaikan tugas besar tersebut, KPU harus segera bersiap menghadapi Pilkada serentak di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi.
Baca Juga
Dia menjabarkan bahwa pada pemilu dan pilkada serentak tahun ini terdapat sebanyak 203 juta pemilih di daftar pemilih sementara atau tepatnya 203.920.554 pemilih.
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan pentingnya belajar dari berbagai masalah yang muncul pada Pemilu sebelumnya. Mulai dari pendaftaran pemilih yang tidak akurat, masalah distribusi logistik, hingga gangguan pada proses penghitungan suara.
“Saya hanya ingin menekankan, masalah-masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi,” tegasnya.
Selain itu, Mantan Gubernur Jakarta itu juga menyoroti pentingnya pengawasan dan transparansi dalam proses pemilihan. Hal tersebut penting untuk mencegah kecurangan dan penegakan hukum dalam proses pemilu.
"Penting untuk meningkatkan fungsi pengawasan proses pemilu dengan menempatkan pengawas independen yang netral, meningkatkan transparansi proses penghitungan suara dengan menggunakan teknologi yang reliable,” pungkas Jokowi.
