Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kecurangan pemilihan umum (pemilu) yang cukup masif agar tak terulang kembali di pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak 2024.
Jokowi meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dan daerah agar meningkatkan pengawasan dan integritas setiap anggota agar dapat menyukseskan pesta politik pada November mendatang.
Penyebabnya, Kepala Negara menekankan bahwa Pilkada tidak kalah rumit dibanding Pemilu. Lantaran, diadakan secara serentak pertama kali di 508 Kabupaten/kota dan 37 Provinsi. Sehingga akan ada sebanyak 203 juta pemilih di daftar pemilih sementara, atau tepatnya 203.920.554 pemilih.
“Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi, yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih, data pemilih yang tidak akurat, atau data terdaftar ganda, kemudian juga masalah distribusi logistik, penyimpanannya, kekurangan logistik,” kata Jokowi dalam agenda rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka Kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa (20/8/2024).
Jokowi juga mewanti-wanti agar kecurangan lain seperti masalah pelaksanaan pemungutan suara yang berkaitan dengan kerusakan alat dan surat suara serta gangguan keamanan dan kesehatan juga tak terulang kembali.
Dia juga menyoroti kecurangan di proses perhitungan suara. Mulai dari kesalahan penghitungan suara, baik akibat oleh kesalahan manusia ataupun kesalahan sistem IT yang juga terjadi.
Menurutnya, penting untuk meningkatkan fungsi pengawasan proses pemilu dengan menempatkan pengawas independen yang netral sehingga harapanya dapat meningkatkan transparansi proses penghitungan suara.
“Gunakan teknologi yang reliable, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah kecurangan yang ada dan penegakan hukum bagi pihak yang menerapkan praktik money politic,” pungkas Jokowi.
