Menerka Peta Politik Pilkada Serentak 2024 Usai Airlangga Lengser

Bisnis.com, JAKARTA - Peta politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 semakin tak bisa dibaca jelang tenggat waktu pendaftaran bakal calon di masing-masing wilayah.

Setelah isu pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang digagas oleh Partai Gerindra, mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar juga membuat situasi politik kian tak menentu.

Sebagai partai masuk tiga besar dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, lengsernya Airlangga dari kursi Golkar 1 pasti membuat orang kaget.

Publik akan menerka dukungan Partai Beringin kepada bakal calon yang akan berlaga di Pilkada Serentak pada November 2024.

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat adanya potensi bagi Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bahlil Lahadalia untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar. 

Arya menilai bahwa kedua sosok tersebut paling berpeluang karena memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dianggap dapat menjadi jembatan pada pemerintahan baru ke depan. 

“Keduanya dalam hal [lama menjabat], [seperti] Pak Agus, dia kan orang lama Golkar, sudah berkarir cukup lama di Partai Golkar,” jelas Arya ketika dihubungi Bisnis pada Senin (12/8/2024).

Meskipun demikian, Arya memperingatkan bahwa konstelasi elit Golkar, terutama di tingkat daerah, akan sangat mempengaruhi peluang kedua nama tersebut.

“Pasca Pak Airlangga mengundurkan diri ini kan belum ada pergerakan dari daerah. Karena dalam Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) kan yang punya hak suara adalah Dewan Pimpinan Daerah tingkat satu dan di level Provinsi dan di level Kabupaten/Kota,” pungkasnya. M

Dalam kesempatan terpisah, Politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertemuan dirinya dengan Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah untuk meminta arahan.

Dia mengakui bahwa pertemuan tersebut dilakukan Bahlil Lahadalia setelah Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar beberapa hari lalu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM tersebut mengaku dirinya butuh arahan dari Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla untuk masa depan Partai Golkar nanti.

"Kalau Pak Presiden kan Presiden Republik Indonesia. Jadi saya harus minta arahan. Kalau Pak JK, ya senior saya, jadi saya juga harus datang silaturahmi, ya," tuturnya di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Dia menegaskan bahwa arahan yang telah diberikan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla tidak terkait plt Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Bahlil, dirinya bukan anggota DPP Partai Golkar, sehingga tidak mungkin bisa jadi Plt Ketua Umum Partai Golkar.

"Oh nggak ada, saya bukan pengurus DPP. Jadi kembali kepada internal Golkar," kata Bahlil.

Koalisi PKB-PDIP

Sinyal koalisi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semakin menguat dalam kontestasi pemilihan gubernur alias Pilgub Jawa Timur. 

Ketua DPP PKB Ahmad Iman Sukri menjelaskan pihaknya telah melakukan komunikasi secara intens dengan PDIP.

Meski calon yang diusung dari PKB belum divalidasi, namun ia memastikan kandidat yang diusung di Jawa Timur diumumkan pada pertengahan bulan ini.

“Di Jakarta? Yang agak menguat sebetulnya di Jawa Timur. PDIP dan PKB kalau Pilgub ya,” ucapnya ketika ditemui di DPP PKB, Jakarta, Senin (12/8/2024). 

PDIP dan PKB masing-masing telah memiliki calon. PKB, kata dia, akan melihat lebih lanjut siapa sosok yang nantinya tepat menduduki posisi sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.

Salah satu kriterianya adalah melihat dari sisi elektoralnya dan kesiapan lainnya. 

Sukri tidak banyak bicara ketika ditanya tentang kemungkinan pasangan Tri Rismaharini dari PDIP dan Marzuki Mustamar dari PKB.

Dia berpendapat bahwa skema apapun masih cukup baik. Hanya saja, semua simulasi dan skema tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur akan dihitung kekuatannya, dan harus memiliki nilai jual agar pertarungan dapat dimenangkan.

“Apalagi, PKB dan PDIP kalau bersatu di Jawa timur sudah pasti tidak kotak kosong,” jelasnya, menjawab pertanyaan apakah PKB memastikan tidak akan adanya kotak kosong di Jawa Timur. 

PKB juga telah melihat perkembangan dan dinamika dalam sepekan ini. Menimbang tanggal pendaftaran pada 27 Agustus 2024, menurutnya dinamika yang terjadi akan semakin cepat. 

Kala ditanyakan mengenai kepastian dari PKB untuk di Jawa Timur, ia menjawab bahwa paling lambat diumumkan pada 20 Agustus 2024, dimana sudah terdapat pasangan dan koalisinya.

“Iya 17 [Agustus 2024]. Paling lambat tanggal 20 [Agustus 2024], atau sebelum Muktamar PKB dihelat di Bali pada 24-25 Agustus 2024," jelasnya.