Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, A. M. Nurdin Halid, belum bisa memastikan kabar mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ia menyebut bahwa kebenaran kabar tersebut masih belum jelas.
"Kebenarannya masih 50:50," kata Nurdin Halid saat dihubungi Antara di Jakarta, Minggu (11/8/2024).
Jawaban yang sama juga diberikan Nurdin saat ditanya mengenai dinamika internal di Golkar yang mungkin menjadi penyebab alotnya keputusan terkait pengunduran diri Airlangga. Hingga kini, Nurdin tidak dapat memastikan ataupun membantah isu tersebut.
Airlangga Hartarto dikabarkan akan mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, meski masa jabatannya seharusnya baru berakhir pada akhir 2024. Airlangga terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada 2019 untuk masa jabatan lima tahun.
Dalam kesempatan lain, Waketum DPP Partai Golkar, Dito Ariotedjo, juga belum bisa memberikan kepastian mengenai kabar pengunduran diri Airlangga. "Kita tunggu resminya," ujar Dito kepada wartawan di Jakarta, Minggu (11/8).
Menurut Dito, jika kabar pengunduran diri itu benar, kemungkinan besar Airlangga ingin fokus pada tugas-tugasnya di pemerintahan, terutama menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global yang semakin kompleks. Saat ini, Airlangga Hartarto menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Baca Juga
Airlangga sebelumnya telah mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munas pada Desember 2024. Namun, jika ia memutuskan mundur sebelum waktunya, Partai Golkar dapat menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang bisa diadakan lebih awal.
Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari petinggi Golkar mengenai mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum.
