.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengungkapkan beberapa kecenderungan dalam Peta Koalisi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengungkapkan kompetisi di beberapa daerah akan mempertemukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dengan PDIP.
“Di beberapa tempat yang mungkin diproyeksikan KIM Plus versus PDIP akan terjadi itu di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Bali, mungkin juga Sulawesi Utara, mungkin juga bisa DKI Jakarta,” pungkasnya dalam Peta Kompetisi dan Dinamika Pilkada 2024 di Auditorium CSIS, Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Meski demikian, Arya mengungkapkan pola-pola koalisi yang justru cair di beberapa wilayah. Beberapa provinsi KIM dapat saling bertemu, namun di beberapa daerah yang lain juga bisa saling berkompetisi.
Dia mencontohkan kader Partai Gerindra Andra Soni yang akan bertemu dengan Airin Rachmi Diany di Pilkada Banten 2024. Pasalnya, ketua bakal calon tersebut diusung oleh KIM.
"Pilkada Banten, kemungkinan akan terjadi pertarungan internal antara Andra Soni dan Airin dalam koalisi KIM," ujarnya.
Baca Juga
Bukan itu saja, terdapat kecenderungan dalam barter-barter politik di antara parpol yang tergabung dalam KIM.
“Jadi mungkin provinsi ini partai akan dukung calon tertentu. Provinsi lain mungkin mendukung calon yang berasal dari partai anggota yang sama. Jadi mungkin akan ada kecenderungan barter seperti itu,” pungkasnya.
Selanjutnya, Arya Fernandes juga mencatat potensi tingginya presentasi calon-calon yang berasal dari dinasti politik, terutama pada level bupati dan wali kota. Meski demikian, dia mengaku hal tersebut masih perlu verifikasi lebih lanjut.
PDIP Kehilangan Power
Di lain sisi, hal yang menurutnya lebih penting adalah melihat data dari pemilu legislatif 2024 pada level provinsi yang menunjukan power shift.
Pasalnya, PDIP kehilangan dominasi di enam provinsi, sementara Golkar mendapatkan keuntungan dengan peningkatan kader yang menjadi Ketua DPRD.
"PDIP harus bisa kompensasi kekalahan di pemilu legislatif ini dengan bisa mendorong orang-orang yang mungkin punya kompetensi berpengalaman di daerah-daerah di Indonesia ini [untuk diajukan ke Pilkada 2024]," ujar Arya.
