Bisnis.com, JAKARTA - Panglima militer dan Presiden Bangladesh sedang menyusun pemerintahan sementara dan berupaya meredam gelombang protes usai Perdana Menteri Sheikh Hasina kabur ke luar negeri.
Sebagaimana diberitakan, PM Bangladesh memilih mundur dari jabatannya dan meninggalkan negara tersebut seiring dengan semakin banyaknya orang yang terbunuh dalam kekerasan terburuk sejak kemerdekaan Bangladesh lebih dari lima dekade yang lalu
Dilansir Bloomberg, Selasa (6/8/2024) Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin memerintahkan pelepasan pendemo yang ditahan, termasuk mantan perdana menteri dan pemimpin oposisi Khaleda Zia.
Presiden juga meminta aktivitas bisnis kembali dibuka mulai hari ini, setelah pihak berwenang mencabut aturan jam malam pada pukul 6 pagi. "Pemilihan umum akan dilaksanakan secepatnya," ujar Shahabuddin.
Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Bangladesh Waker-Uz-Zaman sebelumnya menyatakan pemerintahan baru akan dibentuk di bawah konsultasi Shahabuddin sebelum dilaksanakan pemilu.
"Pemerintahan sementara akan dibentuk," ujarnya. Dia menambahkan bahwa pembentukan ini bisa diumumkan keesokan harinya. "Keadilan akan ditegakkan untuk para korban tewas. Mohon percaya kepada para tantara," tambahnya.
Baca Juga
Sementara itu, PM Bangladesh terbang ke India sebelum pengumuman dari pihak militer. Hasina kemudian berencana melanjutkan penerbangan ke London, demikian informasi dari sumber yang mengetahui hal ini.
Pemerintah India disebutkan akan mengizinkan Hasina terbang ke Inggris, tambah sumber tersebut. Namun, hingga Senin malam, posisi keberadaan Hasina belum jelas.
Kementerian Luar Negeri Inggris dan India kompak menolak untuk memberikan tanggapan mengenai penerbangan Hasina. Terpisah, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy meminta penyelidikan yang dipimpin PBB terhadap kerusuhan tersebut.
"Pemerintah Inggris ingin melihat tindakan diambil untuk memastikan Bangladesh memiliki masa depan yang damai dan demokratis,” kata Lammy.
Bangladesh telah dilanda protes dan kekerasan yang dimulai bulan lalu setelah kelompok-kelompok mahasiswa menuntut penghapusan sistem kuota yang kontroversial untuk pegawai negeri sipil (PNS).
Hal ini meningkat menjadi sebuah kampanye untuk menggulingkan rezim Hasina, yang memenangkan masa jabatan keempat kalinya pada bulan Januari 2024 dalam sebuah pemilihan umum yang diboikot oleh pihak oposisi.
