Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) segera pulih pada bulan ini atau Juli 2024.
Hadi mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan keamanan siber dengan mengintegrasikan sistem yang dipimpin tim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Harapan kami sesuai dengan perintah bapak Presiden bulan Juli sudah operasional normal dan kita backup keamanannya dengan berlapis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama seperti yang terjadi di bulan ini," kata Hadi di kantornya, Senin (1/7/2024).
Dia menambahkan, setiap persoalan terkait siber bakal langsung di respons oleh BSSN, sehingga dalam menangani tiap persoalan bakal lebih optimal.
Selain itu, eks Panglima TNI itu mengimbau user agar lebih bertanggungjawab atas penggunaan akunnya. Sebab, penggunaan password yang sembarangan dapat menimbulkan persoalan disiber.
"Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan password-nya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini," pungkasnya.
Baca Juga
Sekadar informasi, PDN yang dikelola Kemenkominfo dan dipergunakan berbagai instansi lembaga pemerintah untuk menyimpan data mengalami gangguan sistem sejak Kamis (20/6/2024).
Gangguan server PDN disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02. Bahkan, pihak peretas meminta tebusan kepada pemerintah hingga US$8 juta untuk menghentikan serangan terhadap pusat data nasional tersebut.
Di samping itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyebut bahwa Kepala Negara meminta pendalaman persoalan tata kelola dan finansial PDN usai mengalami peretasan sejak 20 Juni 2024 lalu.
Lebih lanjut, Ateh mengamini bahwa memang perlu dilakukan langkah audit untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN.
Apalagi, kata Ateh, sejauh ini PDN memang belum pernah diaudit. Permintaan audit baru diterima oleh lembaganya setelah kasus peretasan terjadi terhadap PDN.
"Nanti kami akan mengaudit, tadi disuruh [Presiden] mengaudit tata kelola dan finansial PDN," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (28/6/2024).
